UMM Institutional Repository

PENULISAN HUKUM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGAWASAN INTERNAL MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA MARTABAT DAN KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI

DARWIS, MUH. SALMAN (2011) PENULISAN HUKUM TINJAUAN YURIDIS NORMATIF PENGAWASAN INTERNAL MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENJAGA MARTABAT DAN KEHORMATAN HAKIM KONSTITUSI. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-muhsalmand-23319-BAB+I.pdf

Download (171kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-muhsalmand-23319-PENDAHUL-N.pdf

Download (666kB) | Preview

Abstract

Pembimbing :1. Sulardi SH, M.Si 2.Cekli Setya Pratiwi SH, LL.M Independensi kekuasaan kehakiman mutlak mandiri dan merdeka, seperti yang diatur dalam konstitusi (UUD RI 1945) pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Namun demikian kekuasaan tanpa pengawasan sungguh berbahaya. Sebab tidak lain kekuasaan itu sangat rentan godaan keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan dan kesewenang-wenangan. Oleh karena itu di Mahkamah Konstitusi dibentuk MKMK sebagai pengawasan internal guna menjaga martabat dan kehormatan hakim konstitusi. Berdasarkan hal tersebut maka rumusan permasalan sebagai berikut : 1. Sejauh mana kewenangan dan indenpendensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) sebagai lembaga pengawasan internal dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim konstitusi? 2. Bagaimanakah penguatan MKMK sehingga mampu menjadi lembaga pengawasan internal dalam menjaga kehormatan dan martabat hakimkonstitusi? Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui dan manganalisis pengawasan internal hakim konstitusi (MKMK) dalam menjaga kehormatan dan martabat hakim konstitusi. Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, Proses pengumpulan datanya menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Kewenangan MKMK dalam mengumpulkan informasi/bukti terkait adanya dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi, pemanggilan hakim konstitusi terlapor serta pemeriksaan hakim konstitusi terlapor menemui berbagai hambatan mulai dari tidak adanya kewenangan MKMK untuk memanggil paksa saksi-saksi, tidak adanya ada mekanisme batas minimal seorang hakim konstitusi tidak memenuhi panggilan MKMK serta tidak adanya mekanisme sistem tata kerja MKMK sehingga proses pemeriksaan hakim konstitusi terlapor berjalan lambat. Forum MKMK sebaiknya mangadopsi forum MKH di institusi MA dengan melibatkan pengawasan eksternal (KY) dan perlu penguatan norma hukum MKMK.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 08 Jun 2016 02:48
Last Modified: 08 Jun 2016 02:48
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31548

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo