UMM Institutional Repository

Kajian Yuridis Normatif Mekanisme Pemberhentian Wakil Presiden Dalam Kasus Dana Talangan (Bail Out) Bank Century Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945.

Armansyah, Yudistya (2011) Kajian Yuridis Normatif Mekanisme Pemberhentian Wakil Presiden Dalam Kasus Dana Talangan (Bail Out) Bank Century Ditinjau Dari Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-yudistyaar-23321-BAB+I.pdf

Download (80kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-yudistyaar-23321-Pendahul-n.pdf

Download (215kB) | Preview

Abstract

Pembimbing : DR. Surya Anoraga, SH., MH. Sulardi, SH. M.Si. Indonesia adalah negara hukum, tetapi Indonesia juga merupakan salah satu negara terkorup, terlihat dalam kasus Bank Century hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai problimatika yang terjadi dalam kasus Century, sehingga pemerintah yakni melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melakukan inisiatif untuk menyelesaikan kasus tersebut. Hingga terbentuklah Panitia Khusus (pansus), melalui salah satu fungsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yaitu fungsi pengawasan sesuai UUD 1945 pasal 7B ayat (2). Penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang Apakah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dapat mengusulkan pemberhentian apabila Wakil Presiden (Boediono) dalam kasus dana talangan (bail out) Bank Century ditinjau dari Undang-Undang Dasar RI 1945 dan Bagaimana mekanisme pemberhentian apabila Wakil Presiden (Boediono) apabila terbukti melakukan kejahatan tindak pidana. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif, dan juga terdapat beberapa metode penelitian yaitu jenis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumentasi serta analisa data secara isi. Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki fungsi pengawasan adalah pengawasan terhadap kinerja Eksekutif yakni Presiden dan/atau Wakil Presiden, apabila Wakil Presiden (Boediono) terbukti telah melakukan pelanggaran hukum yang tertera dalam UUD 1945 pasal 7A, maka jelas dapat impeachment. Mengenai mekanismenya yakni sudah diatur dalam pasal 7B ayat (1) sampai ayat (7) UUD 1945. Kesimpulannya, Apabila Wakil Presiden (Boediono) diduga melakukan pelanggaran hukum yaitu tentang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wakil Presiden, selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat selaku lembaga yang berwenang untuk memberhentikan Wakil Presiden (Boediono) dalam masa jabatannya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 08 Jun 2016 02:46
Last Modified: 08 Jun 2016 02:46
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31546

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo