UMM Institutional Repository

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PASAL 14 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN STUDI DI KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN

NURAHMA, MARITA VINA (2011) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PELAKSANAAN PASAL 14 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR:21/M-DAG/PER/6/2008 TENTANG PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN STUDI DI KECAMATAN KEREK KABUPATEN TUBAN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-maritavina-22248-BAB+I.pdf

Download (61kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-maritavina-22248-PENDAHUL-N.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Pupuk merupakan kebutuhan penting bagi petani, untuk pengolahan lahan pertanian. Keadaan tanah di muka bumi yakni di Indonesia merupakan negara agraris, tanah yang subur, dan kaya akan perairan baik dari laut, danau, hal ini yang meneyebabkan intergritas unsur hara di dalam tanah menjadi baik untuk pengolahan pertanian. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan menegeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Repubulik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008. Penelitian ini mengkaji secara mendalam persoalan terkait pelaksanaan pendistrubusian pupuk bersubsidi terhadap Pasal 14 Permendag Repubulik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, adapun rumusan masalah yang penulis angkat yaitu:1)bagaimana pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi menurut Pasal 14 Permendag Republik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian,2) faktor apa yang menjadi kendala menurut Pasal 14 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan menegeluarkan peraturan Menteri Perdagangan Repubulik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Tehnik pengambilan data dengan wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Sedangkan Tehnik analisa data yang digunakan adalah deskriptif analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab tidak dilaksanakannya Pasal 14 Permendag Repubulik Indonesia Nomor: 21/M-DAG/PER/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk bersubsidi untuk Sektor Pertanian, dikarenakan di dalam peraturan tidak diatur mengenai peruntukkan pupuk bersubsidi apabila terdapat tanah persil.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 08 Jun 2016 01:20
Last Modified: 08 Jun 2016 01:20
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31509

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo