UMM Institutional Repository

ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGATURAN INTERSEPSI ATAU PENYADAPAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA KHUSUSNYA HAK ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI

CAHYONO, DWI MARDI (2011) ANALISIS YURIDIS NORMATIF PENGATURAN INTERSEPSI ATAU PENYADAPAN YANG DILAKUKAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA KHUSUSNYA HAK ATAS PERLINDUNGAN DIRI PRIBADI. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-dwimardica-22330-BAB+1.pdf

Download (147kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-dwimardica-22330-PENDAHUL-N.pdf

Download (268kB) | Preview

Abstract

Penyadapan hampir terjadi di seluruh negara termasuk di Indonesia, di indonesia sendiri penyadapan hanya dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum salah satunya ialah Komisi Pemberantasan Korupsi. Persoalan peyadapan muncul ketika dalam penyadapan tersebut hak privasi seseorang dapat terancam, seperti hak privasi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1). Abstrak Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai bagaimana pengaturan intersepsi atau penyadapan yang dilakukan Komisi Pemberantasn Korupsi jika ditinjau dari Hak atas perlindungan diri pribadi? Penelitian ini merupakan penelitian normtif atau kepustakaan, oleh karena itu teknik analisa yang digunakan adalah analisa isi (content analysis) yang menguraikan seluruh permasalahan yang ada antaralain mengenai Intersepsi atau penyadapan yang dilakukan oleh KPK yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2008 tentang Komisi Pmberantasan Korupsi Pasal 12 ayat 1 tentang wewenang KPK melakukan penyadapan bila dilihat dari perspektif Hak atas perlidungan diri pribadi yaitu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat 1 tentang Hak tas perlindungan diri pribadi. Bahwa Hak atas perlindungan diri pribadi merupakan derogable rights atau hak yang boleh dibatasi Sesuai dengan Pasal 28J Ayat (2) bahwa Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang diterapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas dasar hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 08 Jun 2016 01:16
Last Modified: 08 Jun 2016 01:16
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31507

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo