UMM Institutional Repository

KETENTUAN PASAL 47, 48 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1992 jo PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM

ZAHIRAH, (2011) KETENTUAN PASAL 47, 48 UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1992 jo PASAL 7 PERATURAN PEMERINTAH NO. 18 TAHUN 2010 TENTANG SISTEM BUDIDAYA TANAMAN DI TINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-zahirah074-21543-PENDAHUL-N.pdf

Download (256kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-zahirah074-21543-BAB+I.pdf

Download (182kB) | Preview

Abstract

Kasus pembudidayaan tanaman tanpa izin yang menjerat petani asal Kediri Jawa Timur karena melakukan usaha budidaya tanaman tanpa ijin atas benih jagung milik PT. Benih Inti Subur Intani ( BISI ) yang telah mendapatkan hak paten. Padahal yang dilakukan petani tersebut sangat jauh dari yang dituduhkan. Lewat pengetahuan mengenai budidaya jagung yang dimilikinya, ia kembangkan benih jagung tersebut agar dapat digunakan sebagai benih. dengan pengetahuannya itu petani tersebut dijerat ketentuan dalam Pasal 61 Ayat (1) huruf d jo Pasal 48 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman. Penulisan ini mengambil rumusan masalah 1. Apa yang melatar belakangi dibentuknya produk hukum Pasal 47, 48 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Usaha Budidaya Tanaman jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2010 tentang Sistem Budidaya Tanaman ?. 2. Apakah ketentuan dalam Pasal 47, 48 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Usaha Budidaya Tanaman jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2010 tentang Sistem Budidaya Tanaman dalam perspektif politik hukum termasuk dalam kategori hukum apa ?. Penulisan ini mengunakan metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan datanya berupa kepustakaan dengan mengkaji buku-buku ilmiah hukum dan peraturan perundang-undangan berupa Pasal 47, 48 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Usaha Budidaya Tanaman jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2010 tentang Sistem Budidaya Tanaman dan Undang-undang terkait. Hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis. Kesimpulannya : 1. Yang menjadi latar belakang pembentukan Pasal 47, 48 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Usaha Budidaya Tanaman jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2010 tentang Sistem Budidaya Tanaman dilandasi oleh beberapa landasan yakni landasan filosofis, yuridis, politis, dan sosiologis yang kesemuanya tidak sesuai dengan kelima prinsip Pancasila. 2. ketentuan dalam Pasal 47, 48 Undang-Undang No. 12 tahun 1992 tentang Usaha Budidaya Tanaman jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah no. 18 tahun 2010 tentang Sistem Budidaya Tanaman tersebut termasuk dalam tipe hukum represif karena isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program Negara dan berpihak pada pemodal besar atau padat modal.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 03 Jun 2016 12:08
Last Modified: 03 Jun 2016 12:08
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31383

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo