UMM Institutional Repository

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Polres Batu)

CAHYA, TIYUK P. (2011) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN TINDAK PIDANA DAN PELANGGARAN DISIPLIN YANG DILAKUKAN ANGGOTA KEPOLISIAN (Studi Polres Batu). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-tiyukcahya-21545-PENDAHUL-N.pdf

Download (183kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-tiyukcahya-21545-BAB+I.pdf

Download (122kB) | Preview

Abstract

Polisi merupakan aparat penegak hukum yang semestinya mewujudkan keamanan dalam Negeri, dan memberi ketertiban, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, tetapi tidak demikian halnya yang dilakukan oknum anggota polisi pada Polres Batu yang tidak bisa menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai anggota polisi. Sehingga perbuatan yang dilakukannya mencerminkan sebagai oknum polisi yang kurang baik terhadap masyarakat. Pada penelitian ini mengambil rumusan masalah: 1. Kriteria perbuatan tindak pidana apa yang dilakukan oleh oknum kepolisian Polres Batu? 2. Bagaimana proses penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan oleh oknum kepolisian Polres Batu? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan responden / sampel yang berasal dari populasi anggota polisi dan observasi langsung ke lokasi penelitian di Polres Batu sebagai tempat pengambilan data primer. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara diskriptif. Dari 3 (tiga) anggota polisi sampel, yang melakukan tindak pidana diperoleh data-data jenis tindak pidana yaitu tindak pidana penggelapan dan penipuan, penadahan, curanmor dan kronologis terjadinya perkara pidana tersebut. Kesimpulannya, pelaku tindak pidana tersebut yang dilakukan oleh anggota polisi tidak bisa melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai anggota polisi yang semestinya memberi perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat. Dan proses penyelesaiannya dilakukan menurut peraturan perundang-undangan yang di tentukan bagi anggota polisi yaitu peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2003 yaitu di peradilan umum sesuai dengan warga sipil karena polisi sudah lepas dari militer dan tidak lagi diadili di peradilan militer.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 03 Jun 2016 12:04
Last Modified: 03 Jun 2016 12:04
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31382

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo