UMM Institutional Repository

DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR (STUDI KASUS DI KANTOR SAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO KOTA)

PERDANA, ANGGA KUSUMA (2011) DISKRESI KEPOLISIAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR (STUDI KASUS DI KANTOR SAT RESKRIM POLRES PROBOLINGGO KOTA). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-anggakusum-21651-Pendahul-n.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-anggakusum-21651-BAB+I.pdf

Download (64kB) | Preview

Abstract

Dalam kasus penembakan tindak pidana pencurian motor yang melakukan penembakan "Ipda Sumi Andana" dengan tersangka Tali bin Markasi ini merupakan perwujudan dari tindakan dikresi, dengan kata lain yakni kewenangan yang dimiliki oleh aparat Kepolisian dalam proses penembakan yang tidak diatur dengan jelas dalam segi normatif hanya berlandaskan pada peraturan - peraturan dari gabungan beberapa Undang - Undang dalam mendukung tindakan diskresi tersebut. Jadi letak diskresi tersebut berada pada tengah - tengah antara hukum normatif dengan kewenangan dari Instansi yang terkait. Peneliti ini mengambil rumusan masalah 1. Bagaimanakah jaminan hukum mengenai tindakan diskresi yang dilakukan oleh aparat kepolisian ?, 2. Apakah pertimbangan - pertimbangan yang menjadi dasar Polisi melakukan penembakan pada proses penangkapan ?, 3. Faktor-faktor apa yang mendorong dan menghambat diskresi dalam penyidikan di Sat Reskrim Polres Probolinggo Kota ? Peneliti ini menggunakan metode yuridis sosiologis, teknik pengumpulan datanya berupa wawancara dengan responden, dan langsung memperoleh document dari lokasi penelitian di Polres Probolinggo Kota sebagai tempat pengambilan data primer. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara diskriptif. Dalam jaminan hukum mengenai tindakan diskresi ini aparat Kepolisian menggunakan dasar hukum pasal 48, pasal 49, dan pasal 50 KUHP. Yang menjadi pertimbangan aparat Keplisian dalam proses penembakan adalah adanya upaya paksa untuk melindungi diri dari ancaman tersangka dengan cara melakukan penembakan. Faktor yang mendorong dalam melakukan diskresi adalah masih adanya pasal - pasal yang bisa menjadi paying hukum dalam pelaksanaan diskresi, sedangkan faktor yang menghambat adalah tidak adanya peraturan secara jelas dalam mengatur proses penembakan serta kurang sosialisasi terhadap masyarakat terhadap arti tindakan diskresi. Kesimpulan aparat Kepolisian dituntut profesionalisme dalam kinerjanya untuk melakukan suatu tindakan diskresi. Saran, perlu adanya pembinaan sosialisme tentang proses penembakan dan tindaka diskresi dalam lingkungan masyarkat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 03 Jun 2016 11:57
Last Modified: 03 Jun 2016 11:57
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31380

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo