UMM Institutional Repository

ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Akbar, Jefri Hari (2011) ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DALAM SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-jefriharia-22630-PENDAHUL-N.pdf

Download (756kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-jefriharia-22630-BAB+I.pdf

Download (236kB) | Preview

Abstract

Salah satu pilar demokrasi adalah adanya akses informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas. UUD Negara RI Tahun 1945 dalam pasal 28 F mengatur kebebasan setiap orang untuk mendapatkan informasi. Sejak tahun 2008 telah lahir UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka sangat menarik jika dapat diteliti dan dikaji apa politik hukum UU KIP ini dalam sistem demokrasi di Indonesia. Penelitian ini mengambil rumusan masalah: Bagaimana politik hukum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Indonesia, dan Bagaimanakah implikasi hukum Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik terhadap akses informasi publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan beberapa cara yaitu: dokumentasi, kepustakaan, dan wawancara. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa secara deskriptif kualitatif dan konten analisis. Berdasarkan kajian secara yuridis meskipun pasal 28 F UUD Negara RI Tahun 1945 telah menjamin kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi ternyata prakteknya tetap tidak ada hasil positif. Untuk itu pada tahun 2008 lahirlah UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tujuan politik hukum dari UU KIP ini adalah adanya jaminan hukum terhadap akses informasi publik di Indonesia, adanya transparansi dan akuntabilitas dari badan publik di Indonesia, tercipta tata kelola informasi publik pada badan publik di Indonesia, meningkatkan partisipasi publik serta controlling di pemerintahan dalam rangka mewujudkan demokrasi di Indonesia. Kesimpulannya, politik hukum UU KIP ini mewujudkan adanya transparansi,dan akuntabilitas dalam setiap badan publik yang ada di Indonesia, dalam rangka untuk mewujudkan partisipasi publik yang tinggi sebagai controlling terhadap pemerintahan sehingga demokrasi di Indonesia dapat meningkat kualitasnya maupun kuantitasnya dalam segala segmen kehidupan bernegara. Hal ini juga akan memacu dan mewujudkan terciptanya good governance di Indonesia. Saran, pemerintah sebaiknya segera membentuk Komisi Informasi di semua provinsi di Indonesia bahkan sampai pada tingkat kabupaten/kota, selain itu juga sebaiknya semua badan publik di Indonesia segera membentuk PPID sebagai perangkat untuk membuat akses pelayanan informasi publik semakin profesional dan dapat diakses dengan mudah.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 03 Jun 2016 11:01
Last Modified: 03 Jun 2016 11:01
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31371

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo