UMM Institutional Repository

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI BAHARI (Studi di Kabupaten Lamongan)

Amrullah, M. Yasin (2011) KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGEMBANGKAN POTENSI BAHARI (Studi di Kabupaten Lamongan). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-myasinamru-22667-BAB+I.pdf

Download (64kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-myasinamru-22667-PENDAHUL-N.pdf

Download (83kB) | Preview

Abstract

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No.7 Tahun 2004, Tentang Retribusi izin usaha perikanan dan kelautan di Kabupaten Lamongan, bahwa guna mendorong pertumbuhan dan pengembangan perikanan serta melindungi sumber daya alam di Kabupaten Lamongan, khususnya yang berada di perairan, maka perlu adanya pengaturan mengenai usaha perikanan di Kabupaten Lamongan. Mengingat potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan cukup signifikan, meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan sektor usaha perikanan lainnya. Potensi perikanan dan kelautan Kabupaten Lamongan yang secara penuh dapat dikembangkan dengan hasil apa yang diperoleh dari apa yang didapat lewat hasil potensi laut yang cukup termanifestasi dari hasil yang sebenarnya cukup signifikan, terutama meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan sektor usaha perikanan lainnya. Dengan demikian penyusun tertarik untuk mengetahuai sejauhmana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam menangani potensi bahari tersebut Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui : Observasi dan wawancara serta dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahanya, data dianalisis dengan cara penyajian data sekaligus dianalisis dan penarikan kesimpulan. Dari hasil data yang diperoleh (1). Bahwa kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengembangkan potensi bahari di Kabupaten Lamongan yaitu dengan pengembangan usaha budi daya air payau maupun budidaya kalut (keramba rajungan). Disamping itu, peningkatan infrastruktur di wilayah perikanan budidaya air payau (tambak) meliputi normalisasi saluran, jalan produksi, jalan akses, fisik handling. Hal ini terwujud dengan terbentuknya Renstra pengelolaan wilayah pesisir yang didukung dengan surat Keputusan Bupati. Selain itu juga tersusunnya tata ruang pesisir di Kabupaten Lamongan yang mengarah pada zonasi yang akan didukung dengan Peraturan Daerah. Kebijakan dalam mengembangkan potensi bahari ini telah disosialisasikan melalui kegiatan pembinaan di lapangan, seperti mengadakan pembinaan tentang pelestarian alam dan pengelolaan wilayah Pesisir dan mengadakan pelatihan khususnya masyarakat di wilayah pesisir (wanita belayan, pemudah pesisir dan ponpes yang ada di lingkungan pesisir). Dalam pelaksanaan kebijakan saat ini telah dilaksanakan usaha budidaya polikultur, bandeng, udang, rumput laut di Kecamatan brondong dan Paciran. Disamping itu juga telah dikembangkan budidaya kerapu di Desa Labuhan Kecamatan Brondong dan dikembangkan budidaya kepiting soka di Kecamatan Paciran. Telah dikembangkan juga budidaya udang Vanname secara intensif di Desa Kandang Semangkon Kecamatan Paciran. (2). Hasil-hasil yang telah dicapai Pemerintah Daerah dalam mengembangkan potensi bahari di Kabupaten Lamongan sampai 2010 adalah keberhasilan dalam pembangunan Pariwisata Bahari Lamongan untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatakan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Dalam pembangunan Pariwisata bahari Pemerintah daerah Lamongan dalam pengelolaanya diserahkan sepenuhnya kepada Swasta dan ternyata kemajuannya sangat pesat dan meningkatkan PAD. Selain itu Hasil-hasil yang telah dicapai Pemerintah Daerah adalah pembangunan di sektor perikanan dan kelautan yang telah memberikan kemajuan baik dari segi peningkatan produksi maupun produktifitas, kontribusi sumbangan devisa maupun penghasilan dari para pembudidaya ikan dan nelayan dapat dijadikan sumber pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat pada perkembangan perikanan mulai tahun 2005 sampai 2009 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. (3). Sedangkan kendala Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan dalam mengelola dan mengembangkan Potensi Bahari adalah keterbatasan jumlah karyawan diwilayah kecamatan pantai dan keterbatasan sarana dan prasarana perkantoran bagi petugas/karyawan di Kecamatan Brondong Kecamatan paciran. Selain itu permasalahannya pada kondisi lahan wilayah pesisir yang sempit hanya 47 km dari 2 kecamatan dan 16 desa pesisir yang ada di Kabupaten Lamongan. Disamping itu kesadaran masyarakat pesisir masih kurang untuk menjaga potensi bahari, seperti dengan menjadikan tempat belakang atau tempat sampah. Kendala lain adalah kapasitas dan jumlah petugas monitoring.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 31 May 2016 07:10
Last Modified: 31 May 2016 07:10
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31091

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo