UMM Institutional Repository

KONFLIK PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN DANA RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK) DI DISTRI MIMIKA BARU TIMIKA - PAPUA

MAGAI, MELINCE (2011) KONFLIK PEMERINTAHAN KAMPUNG DALAM PENGELOLAAN DANA RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KAMPUNG (RESPEK) DI DISTRI MIMIKA BARU TIMIKA - PAPUA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-melincemag-22668-BAB+I.pdf

Download (36kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-melincemag-22668-pendahul-n.pdf

Download (125kB) | Preview

Abstract

Dalam Proses Pengelolaan Dana Rencana Strategis yang di jalan kan oleh Kabupaten Mimika. Selau saja muncul Konflik yang selalu bermacam-macam yang di akibatkan karena dalam Dana Respek yang tahap pertama dan kedua ini masyarakat yang Penduduknya tinggal di daratan tinggi seperti Singga, aroanop, hoea. Yang daratan tinggi. Maka itu pemerintah menyatakan susahnya ransportasi dalam pembangunan sampai kampung-kampung tersebut. Dan masyarakat yang ada di daratan rendah juga tidak puas dengan Dana atau hasil yang di berikan oleh pemerintah untuk masyarakat setempat. Maka selalu menimbulkan masalah konflik antara sekelompok yang di percayakan untuk memyaluran Dana sampai masyarakat maka pemerintah membuka rekening untuk Dana operasional kegiatan dana juga konflik antar pemerintah kampung dan masyarakat setempat. Maka kelompok dibuka pada Bank papua Pusat atau cabang yang terdekat dengan nama rekening DOK PNPM Mandiri-Respek. Dan biro Keuangan Provinsi melakukan penyaluran dana DOK ke kas Daerah Kabupaten / Kota, dan dalam jangka waktu 24 jam sudah harus dipindahkan ke rekening Khusus Dana Block Grant (PNPM -Mandiri-Respek). Tapi sampai saat ini masyarakat menyatakan bahwa Pemerintah maupun PTFI tidak adil dalam tindakan terhadapmasyarakat yang adaDi Kabupaten Mimika duduk yang ada tujuh Suku. Maka pemerintah mendirikanMasing-masing Biro dalam setiap suku untuk Menyalurkan Dana usaha yang akan di lakukan oleh setiap suku. Maka ada biro Suku Amungme, biro Suku Kamoro, biro Suku Damal, biro Suku Danni, biro Suku Mee, biro Suku Moni, biro Suku Nduga. Tapi suku lain mengirah bahwa pemerintah dan PTFI hanya mengutamakan Suku Amungme dan Suku Kamoro, maka muncul Konflik antar kelompok Suku Amungme dan Suku Dani dan juga antar marga yang satu dengan yang lain. Maka Kebijakan-kebijakan yang di ambil pemerintah daerah diarahkan pada upaya peningkatan Kesejahteraan masyarakat setempat maupun Papua umumnya. Langkah nyata ini ditandai dengan dikeluarkannya kebijakan penyediahan dana Respek. Khususnya di bidang pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan keterampilan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Dengan demikian penelitian ingin mengetahui bagaimana upaya yang di ambil pemerintah untuk mengatasi konflik yang terjadi salam Respek di Distrik Mimika Baru, karena Pemerintah maupun PTFI memberikan manfaaat ekonomi langsung dan tidak langsung yany besar terhadap masyarakat tujuh suku dan papua umumnya, ternyata konflik perang antar suku selalu ada dalam pengelolaan Dana Respek ini. Dalam motode penelitian ini, yang digunakan peneliti adalah jenis penelitian deskriptif, Dimana jenis penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskriptifkan karakteristik suatu masyarakat. Adapun pengumpulan data, merupakan dalam bentuk interview atau wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, ada proses pengelolaan Dana yang negatif dari pemerintah terhadap masyarakat setempat dan papua umumnya. Nampak proses pengelolaan Dana Respek positif di wujudkan dalam memperhatikan pembangunan kampung ke kampung dan khususnya pendidikan, pelayanan kesehatan, pelatihan ketrampilan dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Sedangkan salah satu penyebab terjadinya konflik ditengah-tengah pembangunan, masyarakan selalu menciptakan konflik perang antar suku, karena kurangnya kesadaran masyarakat, rendahnya pendidikan dan lain-lain sehingga masalah individu yang bisa di selesaikan secara keluarga tapi kemudian melibatkan banyak orang atau menjadi masalah kolektif menjadi besar, sementara untuk menyelesaikan masalah konflik pemerintah dan penegak hukum hanya mengandalkan hukum adat dan tidak menegak kan hukum positif secara tegas. Oleh karena itu hukum positif harus mengedepankan, sehingga rakyat bharus tunduk kepada hukum positif.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 31 May 2016 07:07
Last Modified: 31 May 2016 07:07
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31089

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo