UMM Institutional Repository

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi Proses Pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa di Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang)

Prayitno, Dhimas Hari (2011) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi Proses Pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa di Kec. Sumbermanjing Wetan Kab. Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-dhimashari-22669-BAB+I.pdf

Download (143kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2011-dhimashari-22669-Pendahul-n.pdf

Download (358kB) | Preview

Abstract

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan Nasional, karena setiap kegiatan perekonomian Nasional selalu melibatkan antar daerah. Namun faktanya ketidakmerataan pembangunan masih banyak terjadi di daera-daerah, sehingga hal tersebut memunculkan masalah disparitas dan keterisolasian wilayah. Seperti halnya wilayah utara dan wilayah selatan pulau Jawa, dimana wilayah selatan sangat tertinggal jauh dari wilayah utara. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur di wilayah selatan yang tidak memadai. Padahal jika dilihat dari segi potensi wilayah, sebenarnya wilyah selatan tidak kalah dari wilayah utara. Hal tersebut dapat dilihat secara nyata pada persentase nilai PDRB perkapita wilayah Jawa bagian selatan. Sektor pertanian memberikan kontibusi cukup besar pada nilai PDRB per kapita provinsi, yang kontribusinya mencapai 35-50%. Selain itu, terdapat potensi di bidang pariwisata terutama wisata alam, dengan kontribusi terhadap nilai PDRB per kapita provinsi sebesar 18-22%. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka perlu adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, karena keterbatasan akses yang ada di wilayah selatan membuat daerah- daerah yang termasuk di dalamnya terasa memiliki ruang gerak sempit untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayahnya. Dalam hal ini Kecamatan Sumbermanjing Wetan Kabupaten Malang termasuk di dalamnnya. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas pemerintah pusat mengeluarkan sebuah kebijakan yakni pembangunan Jalur Lintas Selatan Jawa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi dan wawancara serta dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahanya, data dianalisis dengan cara penyajian data sekaligus dianalisis dan penarikan kesimpulan. Dari hasil data yang diperoleh (1). Jalur Lintas Selatan adalah program pembangunan Lintas wilyah yang melibatkan banyak wilayah dalam pelaksanaanya, untuk itu dibutuhkan koordinasi antar wilayah. Pelaksanaan pembangunan Jalur Lintas selatan merupakan suatu kebijakan dengan model top down. Karena dalam pelaksanaannya dilakukan secara tersentralisasi dimulai dari pemerintah pusat kemudian melibatkan pemerintah di level bawahnya sebagai implementor dan keputusan-keputusan diambil di tingkat pusat. Sedangkan yang sesuai dengan fungsi pemerintah daerah sebagai implementor adalah dengan menggunakan metode pendekatan prosedural dan manajerial, karena implementasi tersebut benar-benar dipandang untuk mengatasi masalah-masalah teknis dan manajerial selama proses pembangunan infrastruktur tersebut berjalan. Dinas PU Binamarga Kabupaten Malang tidak dilibatkan secara fisik melainkan hanya dilibatkan pada proses monitoring dan pelaporan hasil fisik, sedangkan Dinas Bappeda Kabupaten Malang diberi wewenang dalam hal pembebasan lahan. (2) Dalam pelaksanaan Kebijakan Infrastruktur, yang mana dalam hal ini pembangunan Jalur Lintas Selatan faktor-faktor penghambat yang muncul dapat berupa factor fisik dan nonfisik. Faktor Fisik berupa kontur Jalur Lintas Selatan yang begitu berat, sedangkan factor nonfisik mengacu pada pembebasan lahan dan anggaran. Masalah kontur wilayah selatan yang berat bukanlah menjadi hambatan vital dalam proses pembangunan Jalur Lintas Selatan, karena saat ini sudah banyak tersedia alat-alat canggih untuk mengatasi permasalahan tersebut. Permasalahan yang benar-benar menjadi penghambat dalam pembangunan Jalur Lintas Selatan adalah berkaitan dengan anggaran dana yang tersedia dan kesiapan lahan. Anggaran dana merupakan foktor penting dalam mendukung percepatan pembangunan Jalur Lintas Selatan. Sedangkan dalam pelaksanaan pembebasan lahan terlebih dahulu harus melakukan pendekatan-pendekatan terhadap masyarakat. Hal tersebut dilakukan dengan sosialisai terhadap masyarakat, memberikan pengertian mengenai tujuan dan manfaat di bangunnya Jalur Lintas Selatan. Dengan adanya pembangunan Jalur Lintas Selatan diharapkan dapat meningkatakan aksesbilitas wilayah dan memacu pertumbuhan Kecamatan Sumbermanjing Wetan, yang pada akhirnya dapat mendorong kegiatan ekonomi masyarakat. Meskipun Jalur Lintas Selatan belum tersambung secara keseluruhan, aksebilitas local, dampak positif aspek ekonomi, social, budaya dan politik sudah dapat dirasa oleh masyarakat. Upaya pembangunan Jalur lintas Selatan perlu diikuti dengan perencanaan yang komperhensif melalui konsep pembangunan yang terintergrasi. Konsep pembangunan terintergrasi tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir dampak-dampak negative yang timbul pasca pembangunan Jalur Lintas Selatan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 31 May 2016 07:04
Last Modified: 31 May 2016 07:04
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/31087

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo