UMM Institutional Repository

MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman)

SRIWULAN, HERMIN (2013) MEDIASI DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2008 DALAM PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA (Ditinjau dari Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman). Masters (S2) thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-herminsriw-33564-1-pendahul-n.pdf

Download (207kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-herminsriw-33564-2-babi.pdf

Download (189kB) | Preview

Abstract

Produk Pengadilan Agama yaitu putusan yang diberikan terkadang dianggap belum mampu menciptakan keadilan dan kepuasan bagi kedua belah pihak yang bercerai. Sehingga muncul anggapan bahwa proses beracara di pengadilan adalah membutuhkan biaya dan memakan waktu yang banyak. Hal ini disebabkan seringkali hakim menghasilkan putusan dengan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Upaya hukum yang diberikan oleh pengadilan berupa banding, kasasi atau peninjauan kembali, cenderung digunakan oleh pihak yang kalah. Hal inilah yang membuat perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung bertumpuk. Realitas tersebut kontradiktif dengan asas peradilan yang menegaskan penyelesaian perkara atau sengketa secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. PERMA Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan belum cukup mencapai tujuan yang diinginkan oleh pembuat peraturan. Untuk itu dikeluarkanlah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan. Dalam PERMA tersebut tercantum ketentuan Pasal 2 yang secara tegas mewajibkan setiap perkara perdata melewati proses mediasi di pengadilan, apabila tidak melalui proses mediasi maka perkara tersebut batal demi hukum. Faktanya pasca diberlakukan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 penyelesaian perkara melalui mediasi dapat memperlambat penyelesaian perkara, menambah beban kerja hakim sebagai mediator, kemampuan mediator lemah terbukti dari minimnya mediator hakim bersertifikat mediator dan sikap para pihak yang memandang mediasi sebagai sarana yang dapat menghambat para pihak menyelesaikan sengketanya di pengadilan. Hal ini ditunjukkan oleh laporan tahunan Mahkamah Agung tahun 2009 yang ternyata mediasi tidak mengurangi penumpukan perkara secara signifikan. Judul penelitian ini yaitu Mediasi dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman sebagai pisau analisis. Menurut Lawrence M. Friedman, bahwa dalam sistem hukum itu terdapat tiga elemen yang perlu diperhatikan yaitu: Struktur, Substansi, dan Kultur. Selanjutnya struktur mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama meliputi Mahkamah Agung, Pengadilan Agama dan aparaturnya, termasuk hakim dan mediator. Substansinya meliputi optimalisasi perdamaian dengan solusi menang-menang bagi kedua belah pihak serta dengan tujuan mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Kulturnya meliputi budaya yang berkembang di kalangan pihak yang bercerai terhadap mediasi. Berdasarkan data yang telah dihimpun, seoptimal mungkin diupayakan berjalan sesuai ketentuan, namun hasilnya sangat tergantung kepada para pihak dan juga kemampuan yang dimiliki oleh mediator. Perkara yang berhasil mencapai perdamaian melalui mediasi di Pengadilan Agama masih sangat minim karena sebagian besar dilanjutkan ke proses sidang berikutnya atau tidak bercerai secara baik dan bermusuhan pasca persidangan. Mediasi pada PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dalam perceraian di Pengadilan Agama dari segi strukturnya masih diperlukan pelatihan berkelanjutan bagi para hakim untuk menjadi seorang mediator yang handal. Dari segi substansi masih diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang ukuran keberhasilan mediasi, mengingat perceraian menyangkut personal recht, sehingga mediator dalam menjalankan fungsinya tidak memiliki suatu pedoman yang jelas. Dari segi kultur masih diperlukan penyuluhan di masyarakat bahwa mediasi adalah forum yang sangat penting guna menemukan solusi terbaik, dengan demikian akan terbentuk buadaya di masyarakat untuk rela menghadiri mediasi. Dengan demikian, mediasi dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 masih ideal diberlakukan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama dengan mengasah skill mediator, memperjelas ukuran keberhasilan mediasi dan memberikan penyuluhan di masyarakat tentang perlunya mediasi. Mediasi seharusnya dilaksanakan dengan penuh kesukarelaan, tanpa adanya paksaan, karena bagaimanapun juga jika para pihak sudah membawa persoalannya ke pengadilan berarti menandakan perkaranya sudah tidak bisa lagi diselesaikan secara damai. Diharapkan kedepannya agar lebih mudah mengakses informasi di Mahkamah Agung untuk dapat mengikuti pelatihan sertifikasi mediator khususnya mediator dari kalangan nonhakim. Selain itu juga perlu merevisi PERMA Nomor 1 Tahun 2008 atau menerbitkan aturan pendukung yang menjabarkan secara rinci kriteria keberhasilan mediasi, sehingga mediasi dikatakan berhasil tidak hanya jika para pihak tidak mengajukan upaya hukum lebih lanjut, namun juga jika para pihak bersedia bercerai dengan baik dan tanpa permusuhan.

Item Type: Thesis (Masters (S2))
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
Divisions: Postgraduate > Master of Islam Religion Education (86131)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 19 May 2016 08:29
Last Modified: 19 May 2016 08:29
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/30374

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo