UMM Institutional Repository

PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DEMOKRATIS

HAMDANI, SYAKIR (2013) PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL PENGATURAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANTARA REPUBLIK INDONESIA DENGAN AMERIKA SERIKAT DAN KOREA SELATAN DALAM MEWUJUDKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG DEMOKRATIS. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-syakirhamd-31161-2-babi.pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-syakirhamd-31161-1-pendahul-n.pdf

Download (561kB) | Preview

Abstract

Di Indonesia, mekanisme impeachment dikenal sebagai suatu sistem atau lembaga pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan kata lain objek mekanisme impeachment di Indonesia hanyalah ditujukan untuk mengatur mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden saja. Objek impeachment di Amerika Serikat dan Korea Selatan berbeda dengan objek impeachment di Indonesia. Jika di Indonesia objek impeachment hanya ditujukan kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden saja, maka berbeda dengan mekanisme impeachment di Amerika Serikat dan Korea Selatan yang objek impeachment-nya selain ditujukan untuk Presiden dan/atau Wakil Presiden, juga terhadap pejabat publik lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang apa saja persamaan dan perbedaan pengaturan impeachment di Indonesia, Amerika Serikat, dan Korea Selatan ditinjau dari masing-masing konstitusinya,juga termasuk apakah pengaturan impeachment dalam konstitusi Republik Indonesia sudah sesuai dengan konsep Negara hukum yang demokratis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang pada hakikatnya adalah suatu proses untuk mengetahui aturan hukum,prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sehingga menghasilkan argumentasi dan konsep menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, pendekatan undang-undang, pendekatan historis dan pendekatan konseptual terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Dari data hasil penelitian tersebut dikelompokkan berdasarkan substansi dan kebutuhan yang menghasilkan kesimpulan bahwa, ada beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan impeachment di masing-masing konstitusi ketiga Negara tersebut. Seharusnya bukan hanya Presiden dan/ Wakil Presiden yang bisa di impeachment tetapi termasuk juga pejabat publik lainnya.dan perlu adanya optimalisasi peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pranata impeachment di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 12 May 2016 03:18
Last Modified: 12 May 2016 03:22
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/29723

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo