UMM Institutional Repository

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FUNGSI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN INDONESIA-TIMOR LESTE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR LESTE PASCA JAJAK PENDAPAT TAHUN 1999

Jesus, Melio De (2012) ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS FUNGSI KOMISI KEBENARAN DAN PERSAHABATAN INDONESIA-TIMOR LESTE DALAM PENYELESAIAN PELANGGARAN HAM BERAT TIMOR LESTE PASCA JAJAK PENDAPAT TAHUN 1999. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-meliodejes-28845-1-pendahul-n.pdf

Download (334kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-meliodejes-28845-2-babi.pdf

Download (349kB) | Preview

Abstract

Pembimbing : Catur Wido Haruni, SH, M.Si, M.Hum Dr. Sulardi, SH, M.Si Pelanggaran HAM Berat di Timor Leste pasca Jajak Pendapat tahun 1999 merupakan sebuah pengalaman tragis yang patut kita ambil sebagai pelajaran bersama. Sungguh kejadian yang menyisakan luka yang mendalam bagi rakyat dari kedua negara, baik Indonesia maupun Timor Leste. Proses penyelesaian telah diupayakan oleh pemerintah Indonesia dan Pemerintah Timor Leste, mulai dari pembentukan CAVR di Timor Leste, proses yang dijalankan oleh KPP HAM, hingga proses peradilan HAM Ad Hoc di Jakarta. Untuk menindaklanjuti penyelesaian pelanggaran HAM berat pasca Jajak Pendapat tahun 1999 di Timor Leste, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Timor Leste membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan Rerpublik Indonesia-Republik Demokratik Timor Leste pada tahun 2005. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan analisa yang konkrit atas kebenaran bahwa telah terjadi pelanggaran HAM Berat pasca Jajak Pendapat tahun 1999 di Timor Leste, melakukan analisa secara cermat dan obyektif atas fungsi KKP secara yuridis- sosiologis, sekaligus mengkritisi peranan KKP dalam menjalankan fungsinya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM Berat pasca Jajak Pendapat tahun 1999 di Timor Leste. Dari pengumpulan data dan analisa yang telah dilakukan, telah ditemukan bukti-bukti yang kuat bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat pasca Jajak Pendapat tahun 1999 di Timor Leste. Hal ini juga diperkuat dengan temuan-temuan hasil penyelidikan dan telaah ulang dokumen yang dilaporkan dalam Laporan Akhir KKP. Berdasarkan rekomendasi yang tercantum dalam Laporan Akhir KKP (Per Memoriam Ad Spem), KKP sama sekali tidak merekomendasikan adanya proses hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM berat yang terjadi. Bahkan di dalam Kerangka Acuannya pada butir 14 poin c (i) tentang mandat KKP, KKP merekomendasikan adanya amnesti bagi para pelaku pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Timor Leste pasca Jajak Pendapat tahun 1999. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan baik di tataran internasional melalui ICC, UU No. 26 tahun 2000 tentang peradilan HAM Ad Hoc Indonesia, dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Dalam analisa yang telah dilakukan melalui penelitian ini dapat disimpulkan, KKP belum dapat berfungsi dengan maksimal dalam memberikan jalan keluar secara konkrit dalam penyelesaian pelanggaran HAM Berat yang terjadi. KKP lebih berfungsi sebagai sarana diplomatis politis yang tidak pro judicial dan mengesampingkan aspek keadilan bagi para korban yang menginginkan adanya proses hukum bagi para pelaku pelanggaran HAM berat pasca Jajak Pendapat di Timor Leste tahun 1999.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 11 May 2016 06:32
Last Modified: 11 May 2016 06:32
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/29634

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo