UMM Institutional Repository

ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG KONFLIK ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN WAKIL KEPALA DAERAH

SUPRIYANTO, AGUS (2012) ANALISIS YURIDIS NORMATIF TENTANG KONFLIK ANTARA KEPALA DAERAH DENGAN WAKIL KEPALA DAERAH. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummb--agussupriy-27952-1-pendahul-n.pdf

Download (353kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummb--agussupriy-27952-2-babi.pdf

Download (353kB) | Preview

Abstract

Pembimbing : DR. Sulardi, SH., M.Si Catur Wido Haruni, SH., M.Si., M.Hum Masalah kepemimpinan di daerah menarik diangkat menjadi topik dari sisi hukum dan politik. Masalah kepemimpinan dimaksudkan adalah hubungan antara kepala daerah (gubernur, bupati/walikota) dengan wakil kepala daerah (wakil gubernur, wakil bupati/ wakil walikota, dimana fakta yang terjadi banyak sekali konflik antara keduanya sehingga mengganggu jalannya pemerintahan. Penelitian ini mengambil Rumusan Masalah : Bagaimana pengaturan hubungan wewenang antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dan Apa penyebab konflik antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer mempunyai kekuatan hukum mengikat terdiri dari Perundang-undangan, catatan resmi atau risalah sedangkan bahan hukum sekunder berupa dokumen-dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum berupa studi pustakaan dan dokumentasi yang sudah di pilih sesuai dengan permasalah guna memperoleh data, yaitu baik UUD RI 1945, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, keterangan-keterangan, teori-teori serta pendapat para ahli dan literatur-literatur yang terdapat dalam buku, majalah, surat kabar maupun sumber dari internet. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisis secara deskriptif. Pengaturan hubungan wewenang antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah dalam mengatur Kedudukan, Hubungan dan Pertanggungjawaban antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, memang sudah diatur tetapi belum jelas sehingga terjadi ketidakharmonisan dan ketidaksejalanan diantara keduanya. Konflik yang terjadi disebabkan karena Ketidakjelasan pembagian tugas dan wewenang antara keduanya sehingga memicu lahirnya konflik dan kepala daerah dan wakil kepala daerah berasal partai politik yang berbeda, sehingga beda kepentingan, kewenangan dan politik, seperti kasus di Sampang, Garut dan di DKI Jakarta. Hubungan wewenang kepala daerah dengan wakil kepala daerah sebaiknya diperjelas supaya posisi wakil kepala daerah lebih mempunyai peran dalam membangun pemerintahan Sehingga konflik yang terjadi antara kepala daerah dengan wakil kepala daerah tidak lagi melihat atau paling tidak berkurang. karena bagaimanapun, kepentingan pembangunan dan kepentingan rakyat sebaiknya di nomorsatukan dari pada kepentingan politik para pemimpinnya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 11 May 2016 03:40
Last Modified: 11 May 2016 03:40
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/29598

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo