UMM Institutional Repository

UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES: RELEVANSI DAN URGENSINYA TERKAIT PEMBENTUKAN REGULASI MENGENAI JAMINAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA

KHOTIMAH, SITI (2012) UNITED NATIONS DECLARATION ON THE RIGHTS OF INDIGENOUS PEOPLES: RELEVANSI DAN URGENSINYA TERKAIT PEMBENTUKAN REGULASI MENGENAI JAMINAN PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummb--sitikhotim-28348-2-babi.pdf

Download (367kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummb--sitikhotim-28348-1-pendahul-n.pdf

Download (360kB) | Preview

Abstract

Isu ketersingkiran masyarakat adat dari tanah ulayat dan perampasan hak sosial, budaya, ekonomi dan politik di tingkat internasional telah mendapat respon positif dari lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menjadi hal yang sangat penting bagi perjuangan berbagai komunitas masyarakat adat di seluruh dunia ketika PBB kemudian berhasil mencetuskan Deklarasi Hak Masyarakat Adat pada 13 September 2007 setelah proses negosiasi panjang selama puluhan tahun. Prinsip-prinsip yang memuat jaminan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat secara menyeluruh ini diharapkan dapat menjadi standar acuan regulasi pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat negara yang terlibat di dalamnya termasuk Indonesia. Hingga saat ini Indonesia belum dapat memberikan jaminan perlindungan hak-hak masyarakat adat karena lemahnya regulasi yang mengatur pengakuan dan pemenuhan terhadap hal tersebut. Hal ini dikarenakan kebijakan pembangunan yang sentralistik dan bergerak dari atas ke bawah sehingga mengabaikan keberadaan masyarakat adat yang seharusnya dapat menjadi subjek dalam pembangunan. Penulis menggunakan teori rezim internasional untuk menganalisa penguatan rezim internasional mengenai hak masyarakat adat muncul sebagai reaksi terhadap kebutuhan untuk melakukan koordinasi perilaku berbagai negara tentang isu tersebut untuk kemudian dapat mempengaruhi perilaku berbagai negara yang masuk ke dalam rejim tersebut termasuk Indonesia. Kemudian konsep keputusan dini tanpa paksaan berdasarkan informasi lengkap digunakan sebagai ukuran atau kriteria untuk menilai kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah Indonesia berkaitan dengan masyarakat adat. Kedua alat analisa kemudian menunjukan bahwa keberadaan deklarasi PBB mengenai masyarakat adat sangat penting untuk di adopsi dalam kerangka regulasi nasional karena prinsip di dalamnya dapat dijadikan standar acuan bagi Indonesia yang tingkat pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adatnya tinggi karena lemahnya regulasi mengenai hal tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JZ International relations
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of International Relations
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 11 May 2016 01:28
Last Modified: 11 May 2016 01:28
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/29513

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo