UMM Institutional Repository

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 49/PUU-VII/2010 TENTANG MASA JABATAN JAKSA AGUNG

HUDA, MOKHAMMAD BAHRUL (2013) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 49/PUU-VII/2010 TENTANG MASA JABATAN JAKSA AGUNG. Masters (S2) thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mokhammadb-33779-1-pendahul-n.pdf

Download (154kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mokhammadb-33779-2-babi.pdf

Download (28kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengambil judul “ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR. 49/PUU-VII/2010 TENTANG MASA JABATAN JAKSA AGUNG”.Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimanakah Putusan Mahkamah Konstitusi diatas ditinjau berdasarkan tujuan hukum kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Selain itu juga untuk mengetahui akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor. 49/PUU-VII/2010 terhadap masa jabatan Jaksa Agung Hendarman Supandji. Tipe penelitian yang diambil adalah tipe penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan Pendekatan Undang undang (statute approach), konsep (conceptual approach), studi kasus (case study), historis (hystorical approach). Pembahasan dimulai dengan menguraikan sejauh mana kesesuaian putusan tersebut dengan tujuan hukum keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, yaitu dapat tidaknya memenuhi tujuan tujuan hukum tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai pengaturan masa jabatan Pejabat Negara (sebagaimana didefinisikan oleh Undang Undang Kepegawaian) secara umum mulai dari Pejabat Negara Tingkat Pusat hingga Tingkat Daerah dalam berbagai macam peraturan yang berkaitan termasuk didalamnya mengenai Jaksa Agung. Selanjutnya lebih spesifik lagi meneliti peraturan peraturan tersebut khususnya yang memakai redaksi “berakhir masa jabatannya” dalam pengaturan masa jabatan Pejabat Negara dan mencari maksud pengaturan dengan bentuk demikian. Selain itu penelitian ini juga menelusuri sejarah pengaturan masa jabatan Jaksa Agung Indonesia baik dalam bentuk Undang Undang maupun peraturan lain yang berkaitan serta Konvensi Ketatanegaraan yang berlaku sejak Republik Indonesia merdeka bahkan lebih luas lagi sejak keberadaan jabatan Jaksa Agung di kerajaan kerajaan Nusantara. Setelah itu penelitian ini mencoba menganalisis permasalahan ketidakpastian hukum yang ada dalam pengaturan masa jabatan Jaksa Agung khususnya dalam hal penggunaan kalimat “berakhir masa jabatannya”. Selanjutnya penelitian ini menelaah berdasarkan konsep yang ada yaitu berdasarkan konsep mengenai jabatan dan konsep mengenai Kekuasaan Eksekutif. Selain itu penelitian ini juga menganalisis berdasarkan fungsinya, yaitu sebagai lembaga yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Penelitian ini menghasilkan fakta fakta bahwa bentuk pengaturan masa jabatan Pejaba Negara secara umum adalah berfariasi, salah satunya dengan memakai kalimat “berakhir masa jabatannya”, akan tetapi tidak menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana pada pengaturan masa jabatan Jaksa Agung karena telah dilengkapi dengan aturan lain yang merinci dan mengatur lebih lanjut masa jabatan pejabat negara bersangkutan. Fakta lain adalah secara umum jabatan Jaksa Agung baik berdasarkan sejarah keberadaannya di Indonesia, Konvensi Ketatanegaraan yang berlaku yang didukung oleh peraturan peraturan yang berlaku dan yang pernah berlaku di Indonesia, merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif, sebagaimana menteri dan anggota kabinet. Posisi tersebut dalam istilah Amerika “serve at the pleasure of President and can be remove anytime by President” atau dalam istilah Indonesia “jaksa agung sebagai pembantu Presiden dan dapat diberhentikan kapan saja oleh Presiden”. Akan tetapi selanjutnya legislatif hendak memberi batasan dalam hal apa Presiden dapat memberhentikan jaksa agung atau Pejabat Negara lain yang diatur dengan menggunakan kalimat “berakhir masa jabatannya” dalam rangka membatasi kewenangannya dalam memberhentikan Pejabat Negara, salah satunya melalui kalimat “berakhir masa jabatannya” yang ditujukan untuk memberi kejelasan maksimal masa jabatan Jaksa Agung atau Pejabat Negara lainya yang diatur dengan menggunakan kalimat tersebut. Dalam hal ini terdapat pendapat dari sudut pandang lain yang mengatakan bahwa tanpa kalimat “berakhir masa jabatannya” tidak dapat dikatakan jabatan Jaksa Agung tidak terbatas karena masa jabatan tersebut telah ditentukan oleh Presiden, yaitu sepanjang masa pengangkatan hingga pemberhentiannya. Oleh karena itu permasalahan ketidakpastian hukum sebenarnya bukan pada ketiadaan batas masa jabatan akan tetapi pada kalimat “berakhir masa jabatannya” itu sendiri sehingga dalam rekomendasinya penelitian ini merekomendasikan untuk menghapus kalimat tersebut. Terakhir penelitian ini menganalisis kapan berakhirnya masa jabatan Hendarman Supandji dengan keluarnya putusan mahkamah konstitusi yang menghasilkan kesimpulan “jabatan Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung berakhir sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Item Type: Thesis (Masters (S2))
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate > Master of Law
Depositing User: Mrs Fatimah Azzahra
Date Deposited: 29 Apr 2016 04:04
Last Modified: 29 Apr 2016 04:04
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/28682

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo