UMM Institutional Repository

ANALISA PANDANGAN ULAMA TARJIH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUUVIII/ 2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN

HUDA, ANA AHSANUL (2013) ANALISA PANDANGAN ULAMA TARJIH MUHAMMADIYAH JAWA TIMUR TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO.46/PUUVIII/ 2010 TENTANG STATUS ANAK LUAR KAWIN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-anaahsanul-32691-1-pedahulu-n.pdf

Download (943kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-anaahsanul-32691-2-babi.pdf

Download (55kB) | Preview

Abstract

Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan uji materiil UU Perkawinan (UU No.1 Tahun 1974) yang diajukan Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang meminta puteranya Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono agar diakui sebagai anak almarhum Moerdiono telah membawa paradigma baru dalam sistem hukum perdata dan hukum keluarga pada khususnya yang berlaku di Indonesia, banyak pro dan kontra mengiringi lahirnya putusan tersebut. Mahkamah Konstitusi memberikan keputusan mengabulkan sebagian permohonan para pemohon. Pasal 2 ayat 2 UU Perkawinan tidak dikabulkan sebab perkawinan yang dicatatkan adalah untuk mencapai tertib administrasi, memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami,istri maupun anak, memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yangtimbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh aktekelahiran, dan lain-lain. Pencatatan secara administratif yang dilakukan negara dimaksudkan agar perkawinan, sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang dilakukan oleh yang bersangkutan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik, sehingga perlindungan dan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu perkawinan dapat terselenggara secara tertib dan efisien. Artinya dengan dimilikinya bukti otentik akta perkawinan, hak-hak yang timbul sebagai akibat perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik, karena tidak diperlukan proses pembuktian yang memakan waktu, uang, tenaga, dan pikiran yang lebih banyak, seperti pembuktian mengenai asal-usul anak dalam pasal 55 UU perkawinan yang mengatur bahwa bila asal-usul anak tidak dapat dibuktikan dengan akta otentik maka mengenai hal itu akan ditetapkan dengan putusan pengadilan yang berwenang. Pembuktian yang demikian pasti tidak lebih efektif dan efisien bila dibandingkan adanya akta otentik sebagai bukti. Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan dengan alasan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur / administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya. Komisi perlindungan anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan hampir 50 juta anak di Indonesia tidak memiliki akta kelahiran karena berbagai sebab antara lain karena pernikahan tidak sah atau tidak tercatat atau kawin siri, angka ini hampir separuh dari total jumlah anak dibawah 5 tahun yang ada di Indonesia. KPAI sangat mengapresiasi putusan MK beberapa waktu lalu yang mengabulkan permohonan uji materiil atas pasal anak diluar pernikahan sah dalam UU perkawinan.Menurut ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait, perubahan pada Undang-undang Perkawinan oleh Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi landasan hukum yang sah dalam memajukan upaya advokasi bagi anak-anak diluar pernikahan yang sah untuk memperoleh hak keperdataannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tersebut sangat berlebihan, melampaui batas, dan bersifat “over dosis” serta bertentangan dengan ajaran Islam dan pasal 29 UUD 1945.Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010tersebut telah melampaui permohonan yang sekadar menghendaki pengakuan hubungan keperdataan atas anak dengan bapak hasil perkawinan, tapi tidak dicatatkan kepada KUA, menjadi meluas mengenai hubungan keperdataan atas anak hasil hubungan zina dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya. MUI memandang, putusan MK tersebut memiliki konsekwensi yang sangat luas, termasuk mengesahkan hubungan nasab, waris, wali, dan nafkah antara anak hasil zina dan lelaki yang menyebabkan kelahirannya, dimana hal demikian tidak dibenarkan oleh ajaran Islam. Dalam merespon putusan MK tersebut, MUI mengeluarkan fatwa bernomor 11 tahun 2012 yang intinya mengatur kedudukan anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Ketua MUI Ma’ruf Amin menilai bahwa fatwa MUI meneguhkan perlindungan terhadap anak. Salah satunya, dengan mewajibkan lelaki yang mengakibatkan kelahiran anak untuk memenuhi kebutuhan anak. Dalam menanggapi putusan MK yang berlawanan dengan fatwa MUI, MaÂ’ruf Amin mengatakan, putusan MK itu positif jika niatnya untuk melindungi anak-anak hasil nikah siri, dan bukan melegalkan anak hasil zina. Ma’ruf beranggapan, ada baiknya jika putusan itu terbatas pada yang sudah menikah siri saja. Sedangkan anak yang lahir karena hubungan badan di luar pernikahan tetap tidak diberi keistimewaan. Dr. M. Saad Ibrahim selaku Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur bidang Majelis Tarjih, Tajdid dan Pengembangan Pemikiran Islam memaparkan bahwa dengan diakuinya secara hukum hubungan nasab antara anak dengan bapaknya, walau pada hakikatnya adalah hasil perzinaannya, maka akan memberikan jaminan pasti bagi anak tersebut baik berkaitan dengan kepastian nasab maupun dengan hak-hak yang lain serta akan memaksa bapak tersebut bertanggung jawab memikul konsekuensi logis dari perbuatannya sendiri. Sedangkan menurut Mu’ammal Hamidi LC, yang juga merupakan anggota majelis Tarjih, Tajdid, dan Pengembangan Pemikiran Islam Muhammadiyah Wilayah Jawa Timur menjelaskan di dalam makalahnya bahwa dalil qath’i tentang anak yang lahir dari hasil perzinaan oleh lelaki yang jelas, yang tidak diakuinya sebagai anak itu, tidak ada. Bahkan kalau dilihat dari Bukhari maupun Muslim yang membicarakan sabab al-wurud dari hadits “al-Waladu li al-firasy” itu cukup jelas, bahwa anak yang direbutkan antara Sa’ad dan Abd Zam’ah itu jelas, bahwa dia dihubungkan dengan Utbah bin Abi Waqash karena ada kemiripan rupa. Maka sekarang, barangkali dengan tes DNA. Dari sini, telah jelas bahwa dari beberapa diantara ulama tarjih Muhammadiyah Jawa Timur mempunyai pendapat yang bertolak belakang dengan pendapat MUI atau dengan kata lain bahwa mereka mendukung putusan Mahkamah Konstitusi no.46/PUU-VIII/2010 dan menganggap bahwa putusan tersebut tidak bertentangan dengan nash. Pandangan tersebut menarik untuk ditelaah lebih komperhensif, sehingga akan diadakan penelitian dengan judul “Analisa Pandangan Ulama Tarjih Muhammadiyah Jawa Timur terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Status Anak Luar Kawin”.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyyah) (74230)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 28 Apr 2016 08:56
Last Modified: 28 Apr 2016 08:56
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/28598

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo