UMM Institutional Repository

KENDALA KEWENANGAN ABSOLUTE PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARI’AH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG KELAS I A)

NAJIB, AINUN (2013) KENDALA KEWENANGAN ABSOLUTE PENGADILAN AGAMA DALAM MENANGANI SENGKETA EKONOMI SYARI’AH (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG KELAS I A). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ainunnajib-32692-1-pendahul-n.pdf

Download (316kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ainunnajib-32692-2-babi.pdf

Download (228kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang kendala kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari’ah. Wewenang absolute merupakan sebuah kekuasaan yang diberikan kepada lembaga peradilan untuk memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain. Pada awalnya, ketika Undang-Undang No.7 Tahun 1989 muncul, belum disebutkan bahwa badan peradilan agama belum mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan ekonomi syari’ah. Namun karena dirasa ekonomi syari’ah yang berkembang begitu cepat, maka pemerintah melakukan amandemen terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menambah wewenang pengadilan agama dalam menangani, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di bidang: Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari’ah. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapang (field research), yang dalam hal ini peneliti menjadikan Pengadilan Agama Kota Malang Kelas I A sebagai obyek penelitian. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan subyek penelitian adalah Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Kelas I A dan pelaku ekonomi syari’ah yang mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Kota Malang Kelas I A. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun analisis datanya menggunakan model analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak disahkannya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 sampai tahun 2013, kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani sengketa ekonomi syari’ah sudah berjalan efektif walaupun perkara ekonomi syari’ah yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Malang Kelas I A baru satu perkara. Kendala yang dihadapi oleh Pengadilan Agama Kota Malang Kelas I A dalam menangani sengketa ekonomi syari’ah adalah karena faktor ekstern.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Islamic Family Law (Ahwal Syakhshiyyah) (74230)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 28 Apr 2016 08:52
Last Modified: 28 Apr 2016 08:52
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/28597

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo