UMM Institutional Repository

ANALISA YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

UTAMA, YUDHISTIRA PRAWIRA (2013) ANALISA YURIDIS NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-yudhistira-32661-2-babi.pdf

Download (43kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-yudhistira-32661-1-pendahul-n.pdf

Download (117kB) | Preview

Abstract

Perdagangan orang merupakan masalah yang menjadi perhatian luas tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Menurut laporan UNICEF Tahun 2013 saat ini lebih dari 25 persen korban perdagangan manusia yang berhasil ditemukan adalah anak-anak dan remaja. Untuk itu Pemerintah dan DPR RI mensahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disebut UUTPPO). Dari latar belakang tersebut maka diperoleh perumusan masalah yaitu; Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Apa implikasi hukum pengaturan perlindungan hukum terhadap hak anak sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan menggunakan analisa yuridis normatif maka diperoleh hasil sebagai berikut; Dalam UUTPPO pengaturan perlindungan hukum terhadap hak anak korban tindak pidana perdagangan orang diatur pada Bab V Pasal 43 sampai Pasal 55 meliputi: Hak kerahasiaan identitas berimplikasi hukum pada pemberian identitas yang baru yang secara langsung juga akan memberi identitas baru terhadap orang tua dan keluarga lainnya, hak untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman yang membahayakan berimplikasi hukum polisi yang tidak hanya berwenang melakukan penyidikan, tetapi juga wajib memberikan perlindungan bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang dan implikasi hukumnya dapat terjadi tumpang tindih kewenangan dengan LPSK, hak mendapat Restitusi berimplikasi hukum dalam pemberian restitusi terkait dengan tindakan pelaku yang telah mengalihkan kekayaannya pada pihak ketiga, juga terkait kondisi pelaku yang miskin, hak memperoleh rehabilitasi dan reintegrasi sosial berimplikasi hukum adanya kewajiban pembentukan Perda serta adanya alokasi dana di APBN dan APBD untuk penyelenggaran Pusat Pelayanan Terpadu, serta hak pemulangan berimplikasi hukum apabila pelakunya adalah orang tua anak itu sendiri. Demikian juga apabila korbannya bayi menyulitkan menemukan identitas sebenarnya bayi tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 27 Apr 2016 02:53
Last Modified: 27 Apr 2016 02:53
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/28245

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo