UMM Institutional Repository

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGAWASAN TERHADAP SEDIAAN FARMASI (OBAT) DI APOTEK DALAM MELINDUNGI KONSUMEN (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang)

Hidayah, Nur Ika (2013) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS PENGAWASAN TERHADAP SEDIAAN FARMASI (OBAT) DI APOTEK DALAM MELINDUNGI KONSUMEN (Studi di Dinas Kesehatan Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-nurikahida-31838-1-pendahul-n.pdf

Download (988kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-nurikahida-31838-2-babi.pdf

Download (197kB) | Preview

Abstract

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 1 butir 8 adalah Pada prinsipnya Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Apoteker terkait sediaan farmasi (obat) yang merugikan hak-hak konsumen yaitu dengan masih adanya apoteker tetap memperjualbelikan obat psikotropika dan narkotika tanpa resep dokter, hal ini Dinas Kesehatan harus tegas dalam melakukan pengawasan terhadap sediaan farmasi (obat), hal tersebut yang menginspirasi penulis untuk meneliti Tinjauan Yuridis Sosiologis Pengawasan Terhadap Sediaan Farmasi (obat) di Apotek dalam Melindungi Konsumen studi di Dinas Kesehatan Kota Malang. Didalam penelitian ini penulis mengambil dua permasalahan yaitu:1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan terhadap sediaan farmasi (obat) dalam melindungi konsumen? 2.Apa faktor pendukung dan penghambat dalam Pelaksanaan pengawasan terhadap sediaan farmasi (obat) dalam melindungi konsumen? Setelah melakukan penelitian penulis menemukan jawaban atas permasalahan yang diangkat bahwa Pengawasan oleh Dinas Kesehatan Kota Malang belum sesuai didalam melaksanakan pengawasan hal ini pihak apotek berbuat yang tidak sesuai yang diharapkan, tetap memperjual belikan obat psikotropika maupun narkotika tanpa resep dokter sehingga hal ini merugikan masyarakat sebagai konsumen. Pengawasan Dinas Kesehatan harus bersungguh-sungguh dana yang digunakan harus dibuat transparan yang cukup sehingga setiap harinnya agar rutin mengawasi di apotek-apotek.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mrs Fatimah Azzahra
Date Deposited: 26 Apr 2016 12:26
Last Modified: 26 Apr 2016 12:26
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/28211

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo