UMM Institutional Repository

IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PARA PIHAK DALAM PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI DENGAN MENGUNAKAN JAMINAN ASURANSI EXISE BOND

Utomo, Eko Prasetyo (2013) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PARA PIHAK DALAM PENUNDAAN PEMBAYARAN CUKAI DENGAN MENGUNAKAN JAMINAN ASURANSI EXISE BOND. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ekoprasety-31933-1-pendahul-n.pdf

Download (706kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ekoprasety-31933-2-babi.pdf

Download (259kB) | Preview

Abstract

Pembayaran cukai yang diberikan oleh pemerintah yaitu dengan cara penundaan pembayaran cukai dengan mengunakan jaminan hal ini didasari dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 7A ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 yang menyebutkan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penundaan Pembayaran Cukai, untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai, Munculah Peraturan menteri keuangan No. 169 tahun 2011 jo Peraturan Menteri keuangan No. 69 tahun 2009 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai dan Peraturan Dirjen Bea dan Cukai No. 26/BC tahun 2009 Tentang Tata Cara Penundaan Pembayaran Cukai. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis ialah mengenai perlindungan hukum para pihak dan implikasinya. Untuk membahas dalam permasalahn ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif Konsep ini memandang hukum sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat berwewenang dan konsep yang melihat hukum sebagai sistem normatif yang otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan dan mengabaikan norma lain selain norma hukum. Perlindungan hukum terhadap para pihak Pada Penundaan Pembayaran Cukai merupakana perjanjian penanggungan hutang yang berlandaskan hukum secara Umum pada Pasal 1820-1850 KUHperdata. Dalam pemberian penundaan pembayaran cukai pihak principal harus mempenuhi dengan tingkat likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas. Implikasi terhadap para pihak dalam penundaan pembayaran cukai dalam hal ini principal melakukan wanprestasi sesuai dengan adanya pelepasan hak pada pasal 1831 KUHperdata maka oblige bisa langsung mengajukan klaim kepada surety sesuai utang cukai principal, dan pihak surety harus segera pembayaran klaim yang telah diajukan oleh oblige, tanpa harus mempersulit pihak oblige karena akan terdapat sanksi yang diberikan kepada surety. Setelah terjadinya klaim oleh oblige maka dalam hal ini pihak surety mempunyai hak atas recovery dari pihak principal sesuai dengan apa yang diklaim oleh pihak oblige, sesuai dengan Pasal 1839 KUHPerdata

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mrs Fatimah Azzahra
Date Deposited: 26 Apr 2016 12:11
Last Modified: 26 Apr 2016 12:11
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/28200

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo