UMM Institutional Repository

IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-VIII/2010 BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM MENJALANKAN PELAYANAN KESEHATAN

PRASETYO, TRI AGUNG (2013) IMPLIKASI YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-VIII/2010 BAGI TENAGA KESEHATAN DALAM MENJALANKAN PELAYANAN KESEHATAN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-triagungpr-31567-1-pendahul-n.pdf

Download (548kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-triagungpr-31567-2-bab01.pdf

Download (104kB) | Preview

Abstract

Tenaga keperawatan mengalami dilema dan ketidakpastian hukum. Pada satu sisi ada keterbatasan kewenangan yang diberikan oleh hukum, dan pada saat yang sama ada keterbatasan sumber daya manusia kesehatan atau tidak tersedianya tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan (tenaga medis dan tenaga kefarmasian) didaerah terpencil. Namun pada sisi lain tenaga keperawatan berkewajiban untuk melakukan pelayanan kesehatan (pelayanan medis dan kefarmasian) bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya dalam kondisi darurat, bahkan jika tidak melakukannya akan diancam dengan pidana penjara atau denda. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 108 dan penjelasan pasal 108 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak berlaku mengikat. Dengan demikian penulis menganalisa bagaimana implikasi yuridis pasca dikeluarkannya putusan MK tersebut, serta menganalisa apakah putusan MK tersebut mampu memberikan kepastian hukum. Setelah melakukan telaah tentang putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan mahkamah MK sebenarnya mempunyai tujuan yang baik yaitu mengutamakan pelayanan kesehatan terhadap warga negara Indonesia seperti yang diamanatkan UUD 1945, akan tetapi ketentuan putusan tersebut membuat pasal 108 menjadi fleksibel dimana tenaga kesehatan apapun dapat melakukan praktek kefarmasian ketika dalam hal tidak ada tenaga kefarmasian dan keadaan darurat yang memaksa. Keputusan tersebut belum didampingi indikator yang mampu menjelaskan batasan-batan keadaan darurat yang memaksa itu sendiri dan pelayanan kefarmasian terbatas. Kebebasan tenaga kesehatan melakukan praktek kefarmasian memiliki nilai positif dimana masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan dengan cepat. Disisi lain ini akan menjadi hal yang negatif jika pelayanan tersebut tidak tepat, penyalahgunaan wewenang juga akan berdampak pada peredaran dan penggunaan obat-obatan yang tidak terkontrol dimasyarakat. Untuk itu disarankan pada lembaga Legislatif untuk merevisi pasal-pasal yang berkaitan serta bantuan seluruh lapisan untuk saling mengontrol seperti Kemenkes, BPOM, dan masyarakat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 26 Apr 2016 02:04
Last Modified: 26 Apr 2016 02:04
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/28121

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo