UMM Institutional Repository

TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TERPIDANA KORUPSI MENURUT RASA KEADILAN MASYARAKAT

KUSUMA, TOMY ANGGA (2013) TINJAUAN YURIDIS SOSIOLOGIS MORATORIUM REMISI DAN PEMBEBASAN BERSYARAT BAGI TERPIDANA KORUPSI MENURUT RASA KEADILAN MASYARAKAT. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-tomyanggak-31568-1-pendahul-n.pdf

Download (555kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-tomyanggak-31568-2-babi.pdf

Download (172kB) | Preview

Abstract

Ide mengenai munculnya kebijakan baru kementerian hukum dan Hak asasi manusia tidak lepas dari ketidakberhasilan upaya-upaya penegakan hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi yang pada dasarnya merupakan kejahatan luar biasa tentunya harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa dalam penegakan hukumnya. Berangkat dari latar belakang yang demikian, maka kementerian hukum dan hak asasi manusia membuat sebuah terobosan hukum dengan kebijakan baru moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi. Penelitian ini mengambil rumusan masalah: Bagaimanakah Moratorium Remisi Dan Pembebasan Bersyarat Bagi Terpidana Korupsi Menurut Rasa Keadilan Masyarakat? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan masyarakat atau responden. Dan pendapat ahli dan sarjana hukum, buku-buku referensi, surat kabar, media internet, jurnal maupun dokumen. Berdasarkan penelitian ,keberadaan kebijakan moratorium yang dikeluarkan Kemenkumham diharapkan mampu menanggulangi permasalahan korupsi yang semakin meraja lela di indonesia. Sangsi yang ringan dan pemberian remisi serta pembebasan bersyarat dirasa tidak adil dengan apa yang telah para koruptor perbuat. Dengan adanya kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi dan sebagai upaya preventif. Kesimpulannya, kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi mendapat respon positif dari masyarakat. Sebanyak 65% masyarakat setuju dengan diberlakukannya kebijakan tersebut. Kebijakan moratorium remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana korupsi dirasa setimpal dengan apa yang telah koruptor perbuat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 26 Apr 2016 02:00
Last Modified: 26 Apr 2016 02:00
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/28119

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo