UMM Institutional Repository

ANALISIS PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 NOMOR 800-632 TAHUN 2011 NOMOR 141/PMK.01/2011 TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Agustina, Atik (2013) ANALISIS PERATURAN BERSAMA MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, MENTERI DALAM NEGERI, DAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 NOMOR 800-632 TAHUN 2011 NOMOR 141/PMK.01/2011 TENTANG PENUNDAAN SEMENTARA PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-atikagusti-31614-1-pendahul-n.pdf

Download (399kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-atikagusti-31614-2-babi.pdf

Download (65kB) | Preview

Abstract

Kondisi kepegawaian di Indonesia kurang merata dan banyak menghabiskan anggaran belanja negara, sehingga mempengaruhi kirnerja, oleh karena itu perlu ditata kembali sistem kepegawaian di Indonesia. Setelah melalui proses panjang dibentuk Peraturan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasif Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor 800-632 Tahun 2011 tahun 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Calon Pegawai Negeri Sipil. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui latar belakang dikeluarkannya Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan dan untuk mengetahui kedudukan hukum Peraturan Bersama Menteri ini dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui (studi kepustakaan). Analisa penulisan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan berdasarkan norma hukum berkenaan dengan masalah yang diteliti secara sistematis Diberlakukannya Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Keuangan Nomor 02/SPB/M.PAN-RB/8/2011 Nomor 800-632 Tahun 2011 Nomor 141/PMK.01/2011 tentang Penundaan Sementara Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil, berkenaan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengoptimalan kinerja dari sumber daya manusia serta efisiensi anggaran belanja pegawai perlu dilakukan penataan organisasi dan penataan Pegawai Negeri Sipil (rightsizing)”. Kedudukan hukum Peraturan Bersama Menteri tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, tapi keberadaannya diakui dan mempunyai kekuatan hukum ini mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 26 Apr 2016 01:50
Last Modified: 26 Apr 2016 01:50
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/28114

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo