UMM Institutional Repository

KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI BALI (Studi Penelitian Pembangunan Jalan Tol Ngurah Rai - Nusa Dua - Benoa di Bali)

Anwar, Syaiful (2013) KEARIFAN LOKAL DALAM KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JALAN TOL DI BALI (Studi Penelitian Pembangunan Jalan Tol Ngurah Rai - Nusa Dua - Benoa di Bali). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-syaifulanw-32596-2-babi.pdf

Download (168kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-syaifulanw-32596-1-pendahul-n.pdf

Download (52kB) | Preview

Abstract

Salah satu tugas berat pemerintah adalah menjamin keberlangsungan kebijakan dimana kebijakan tersebut tidak memihak kepada satu unsur namun mampu mencakup semua elemen yang ada dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam pelaksanaannya. Akan tetapi peran kearifan lokal terhadap kebijakan pembangunan sangat rentan terjadi gap sehingga kearifan lokal dimatikan perannya agar kebijakan yang dipilih oleh pemerintah tetap bisa diimplementasikan walaupun itu akan merugikan kearifan lokal yang ada serta masyarakat yang ada di sekitar pembangunan tersebut berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya baik berupa hasil wawancara maupun observasi di lokasi penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : (a). Peran kearifan lokal terhadap tata kelola pembangunan jalan tol diatas perairan yaitu sistem kemasyarakatan yang mengatur tentang struktur sosial dan keterikatan antara kelompok komunitas yang ada. Dalam menyelaraskan pembangunan yang baik maka dibutuhkan norma yang dapat menghubungkan antara kearifan lokal dan kebijakan dalam pembangunan, karena kearifan lokal juga berfungsi sebagai konservasi dan pelestarian sumber daya alam, (b). Peran kearifan lokal terhadap sistem nilai adat di Bali terhadap pembangunan jalan tol diatas perairan yaitu tata nilai yang dikembangkan oleh suatu komunitas masyarakat tradisional yang mengatur tentang etika penilaian baik-buruk serta benar atau salah. Bali memiliki konsep sistem nilai dalam penerapan sehari-harinya, sistem nilai itu ialah Tri Hita Karana yang mengaitkan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat dalam hubungannya dengan Tuhan, alam semesta, dan manusia. Ketentuan tersebut mengatur hal-hal adat yang harus ditaati, mengenai mana yang baik atau buruk, mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, yang jika hal tersebut dilanggar, maka akan ada sanksi adat yang mengaturnya. Sehingga semua pembangunan khususnya di Bali tidak terjadi degradasi nilai budaya dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam pembangunan yang selama ini dilaksanakaan, karena pembangunan yang baik adalah pembangunan yang memadukan antara konsep pembangunan yang ada dengan nilai-nilai kearifan lokal daerah, (c). Peran kearifan lokal terhadap tata cara dan prosedur pembangunan jalan tol diatas perairan yaitu beberapa aturan adat di daerah yang memiliki ketentuan mengenai waktu yang tepat untuk bercocok tanam serta sistem penanggalan tradisional yang dapat memperkirakan kesesuaian musim untuk berbagai kegiatan pertanian. Dan dapat juga sebagai waktu penentu kapan baik buruknya suatu pembangunan untuk dilaksanakan. Proses kebijakan pembangunan jalan tol di Bali meliputi : (a) Penyusunan agenda para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk keagenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mugkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasanalasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama. (b) Formulasi kebijakan, Masalah yang telah masuk keagenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, pada tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan “bermain” untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik. (c) Adopsi kebijakan, dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan. (d) Implementasi kebijakan, suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elite, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (implementators), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana. (e) Evaluasi kebijakan, pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasarnya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan. Dalam hal ini, memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, ditentukanlah ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih dampak yang diinginkan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran kearifan lokal terhadap kebijakan pembangunan jalan tol di Bali disarankan mengikuti aturan adat setempat karena pada dasarnya pembangunan yang baik adalah pembangunan yang mengedepankan kekayaan budaya dan kearifan lokalnya, karena jika pembangunan yang menghilangkan kearifan lokal sama halnya seperti suatu bangsa yang membuang jati dirinya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: Q Science > Q Science (General)
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 20 Apr 2016 06:28
Last Modified: 05 Mar 2018 06:37
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/27517

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo