Hilman Fanani , Muhammad (2008) Urgensi Pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Berlandaskan Fatwa MUI Sebagai Dasar Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Preview

Text EE.pdf Download (82kB) | Preview

Abstract

Amandemen atau perubahan atas Undang- Undang No 7 Tahun 1989 menjadi Undang- Undang No 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, terutama dalam Pasal 1 angka 37 disebutkan bahwa wewenang mengadili sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah menjadi wewenang Pengadilan Agama. Oleh karena itu diperlukan suatu peraturan yang dapat mendukung kinerja Pengadilan Agama Yang dinamakan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang materinya sebagian bersumber dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Dalam Penulisan Hukum ini, Penyusun mengangkat dua topik permasalahan, permasalahan pertama yaitu mengenai Urgensi pembentukan kompilasi hukum ekonomi syariah berlandaskan fatwa MUI. Permasalahan yang kedua adalah mengenai kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penulisan Hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sedangkan tehnik pengumpulan datanya menggunakan data sekunder atau library research maupun text research. Kemudian data dari hasil penelitian dianalisa dengan menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan pendapat sehingga akan diketemukan suatu persamaan, perbedaan dan kendala. Berdasarkan analisa dan pembahasan, maka pembentukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), sangat penting untuk segera dibuat draft rancangannya dan kemudian disahkan. Hal ini dikarenakan KHES dapat membantu menunjang kinerja para hakim Pengadilan Agama dalam menangani masalah sengketa ekonomi syariah. Pembentukan KHES juga memilki banyak kendala seperti yang diungkap oleh Prof. Andi Samsu Alam, pertama, masalah anggaran dana yang sedikit, kedua, ketidakpercayaan peleku ekonomi syariah terhadap Pengadilan Agama, ketiga adanya paradigma yang buruk terhadap Pengadilan Agama. Kesimpulannya, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah harus segera dibentuk karena berguna sebagai landasan hukum di bidang ekonomi syariah, kendala pembentukan KHES salah satunya adalah kurangnya kesadaran Pemerintah dan masyarakat akan pentingnya suatu peraturan yang bersumber dari nilai luhur syariat Islam.saran, Pemerintah dan segenap elemen masyarakat maupun MUI harus bahu membahu membuat draft rancangan KHES dan segera mengesahkan, sehingga produk hukum yang mulia ini dapat segera menjadi acuan yang lengkap dalam masalah ekonomi syariah.

Item Type:	Thesis (Other)
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User:	Anggit Aldila
Date Deposited:	23 Apr 2012 03:39
Last Modified:	23 Apr 2012 03:39
URI :	http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/2678

Actions (login required)

View Item