UMM Institutional Repository

REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI "GRATIFIKASI SEKSUAL".

ABDULLAH, (2014) REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KORUPSI "GRATIFIKASI SEKSUAL". Masters (S2) thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-abdullah20-36118-1-pendahul-n.pdf

Download (715kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-abdullah20-36118-2-babi.pdf

Download (240kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini yang menggunakan metode analisis data empiris yang kemudian di komparasikan dengan telaah naskah, yang akhirnya menemukan beberapa permasalah hukum yang tidak terselesaikan. Berangkat dari fenomena perkembangan jaman yang membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap perkembangan pola dan model tindak pidana, sedangkan hukum positif mengalami stagnansi dalam perbaharuannya, sehingga hukum pidana tidak mampu menjangkau pola dan model tindak pidana tersebut yang disebabkan ada kekosongan norma hukum untuk menangani dan menanggulangi tindak pidana, salah satunya adalah tindak pidana korupsi gratifikasi gratifikasi seksual. Pada prinsipnya hukum harus memiliki nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan untuk menjamin kehidupan masyrakat yang heterogen saat ini, oleh karenannya kekosongan norma hukum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap berkembang dan eksisnya tindak pidana gratifikasi seksual. Indonesia sebagai Negara hukum (rechtstaat) yang termuat dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang artinya konstitusi menghendaki adanya dasar hukum dari setiap perbuatan yang akan di kriminalisasi, dengan melihat fenomena yang berkebang saat ini, reformulasi kebijakan hukum pidana menjadi jawaban terhadap keterlambatan hukum positif dalam menjangkau fenomena pola dan model tindak pidana korupsi yang berkembang. Kasus gratifikasi seksual yang didalam prakteknya telah terjadi di Indonesia ternyata tidak diatur secara jelas didalam pasal 12B yang mengatur tentang gratifikasi, dengan demikian penegak hukum harus melakukan reformulasi kebijakan hukum pidana untuk menangani dan menanggulagi tindak pidana tersebut. Berpedoman pada prinsip hukum tiada pidana tanpa kesalahan, mengahruskan adanya legitisami secara tertulis didalam undang-undang untuk mengatakan bahwa suatu perbuatan sebagai tindak pidana. Gratifikasi seksual tidak linier dengan Pancasila sebagai falsafah bangsa, Pancasila juga tidak membernakan segala perbuatan tindak pidana korupsi dalam bentuk apapun serta tidak selaras dengan hukum yang hidup dimasyarkat yang menghendaki setiap orang harus memiliki kapasitas moral dan etika sebagai bangsa yang religious oleh karena itu kebijakan hukum pidana menjadi salah satu langkah yang harus ditempuh untuk mengembalikan dan merestorasi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan yang menjadi prinsip dasar dari tujuan adanya hukum.

Item Type: Thesis (Masters (S2))
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Postgraduate > Master of Law (74101)
Depositing User: Mrs Ruli Alfi
Date Deposited: 13 Apr 2016 02:34
Last Modified: 22 Feb 2018 06:55
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/26504

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo