UMM Institutional Repository

ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 292/ PID.SUS/ 2012/ PN.SGR TENTANG TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN

WALI, FURQON HAUNAN (2015) ANALISA PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 292/ PID.SUS/ 2012/ PN.SGR TENTANG TINDAK PIDANA PEDOFILIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM, KEMANFAATAN, DAN KEADILAN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-furqonhaun-38083-2-babi.pdf

Download (47kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-furqonhaun-38083-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Obyek penelitian dalam penulisan hukum ini adalah Putusan Pengadilan Nomor: 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR mengenai tindak pidana pedofilia dengan terdakwa Jan Jacobus Vogel. Terdakwa dinyatakan bersalah dengan dakwaan melakukan tindak pidana dalam Pasal 82 UU No. 23 Thun 2002 tentang Perlindungan Anak “membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” dan dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan denda sebesar Rp. 60. 000.000. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pemenuhan asas kepastian hukum atas tindak pidanan pedofilia dalam Putusan Nomor: 292/ Pid.Sus/ 2012/ PN.SGR ditinjau dari aspek kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Nomor: 292/ Pid.Sus/2012/PN.SGR telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 197, 183, 184, dan 185 KUHAP. Sementara itu, mengenai adanya keterangan saksi dalam persidangan yang bertolak belakang dengan surat dakwaan JPU dan keterangan penyidik bersifat “testimonium de auditu” yang diperoleh melalui pendengaran orang lain, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan. Di sisi lain, bahwa beberapa saksi tersebut masih berada di bawah umur sehingga tidak diambil sumpah menjelang kesaksian di persidangan. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 160 KUHAP, sifat dari keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut hanya akan dijadikan sebagai bukti petunjuk dan dikorelasikan dengan alat bukti yang sah dalam persidangan. Dalam kaitannya dengan keterangan saksi yang bertolak belakang dengan hasil penyidikan tersebut, peneliti berpandangan bahwa pihak terdakwa melakukan tindakan intervensi terhadap proses persidangan dengan mencoba mempengaruhi para korban dan keluarga korban. Seharusnya hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk memberatkan terdakwa dan menjatuhi dengan pidana maksimal. Terkait hal tersebut, hakim cenderung berpandangan optik perskriptif dan mengesampingkan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, secara kualifikasi putusan hakim tersebut masih belum terkategori sebagai putusan yang baik.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 08 Apr 2016 07:50
Last Modified: 08 Apr 2016 07:50
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/25627

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo