UMM Institutional Repository

Telaah Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kesesatan Ajaran Syiah Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012)

Kamaluddin, Moh. (2015) Telaah Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Kesesatan Ajaran Syiah Dan Implikasi Hukumnya Terhadap Perlindungan Hak Kebebasan Beragama Di Indonesia (Studi Terhadap Fatwa MUI Propinsi Jawa Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mohkamalud-38086-1-pendahul-n.pdf

Download (371kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mohkamalud-38086-2-babi.pdf

Download (854kB) | Preview

Abstract

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi JawaTimur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang kesesatan ajaran Syiah menimbulkan pro dan kontra di masyarakat terkait hak kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui kesesuaian atau ketimpangan antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa-Timur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 tentang kesesatanajaran Syiah dengan pengaturan dan perlindungan hak kebebasan beragama dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode pendekatanYuridis-Normatif, Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan sumber data sekunder dari buku, karyailmiahkemudiananalisasecaradeskriptifanalitis.Hasil penelitian, Fatwa MajelisUlama Indonesia (MUI) Propinsi JawaTimur No. Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang kesesatan ajaran syiah telah bertentangan dengan hak kebebasan beragama (forum internum) memeluk agama “sesat menyesatkan” dan (forum externum) “melarang memanifestasikan agama” yang diatur dalam pasal 18 DUHAM dan 18 ICCPR , UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E, Pasal 28I, 28 J dan Pasal 29. Hak kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Fatwa MUI Propinsi JawaTimur No.Kep-01/SKF-MUI/JTM/I/2012 Tentang kesesatan ajaran Syiah memiliki implikasi hukum, karena dengan adanya fatwa tersebut telah melarang warga syiah untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Kesimpulannya dengan keluarnya fatwa tersebut tentunya akan berdampak pada pembatasan-pembatasan terhadap hak kebebasan beragama masyarakat syiah yang bertentangan dengan hak konstitusional masyarakat syiah sebagai waarga negara. Saran, merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (PNPS). Karena dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara rinci kriteria-kriteria apa yang di katakan sebuah aliran atau agama dianggap sesat.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 08 Apr 2016 07:42
Last Modified: 08 Apr 2016 07:42
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/25623

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo