UMM Institutional Repository

Kriteria Penyidik Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana (Studi Di Polres Batu)

Afandi, Fery Kusnaini (2015) Kriteria Penyidik Dalam Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Tindak Pidana (Studi Di Polres Batu). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ferykusnai-38435-1-pendahul-n.pdf

Download (375kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ferykusnai-38435-2-babi.pdf

Download (311kB) | Preview

Abstract

Pertimbangan penyidik dalam melakukan penahanan, yang berdasarkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana menjadi permasalahan, hal ini akan terjadinya kesewenang-wenangan bagi penyidik terhadap tersangka/seseorang yang diduga keras melakukan tindak. Perintah Penahanan memang sudah diatur didalam pasal 21 KUHAP, namun aturan tersebut memberikan pandangan terhadap penyidik secara subjektif berdasarkan tigal hal kekhawatiran yaitu tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana. Penelitian ini mengambil rumusan masalah Pertimbangan penyidik melakukan penahanan maupun tidak melakukan penahanan terhadap tersangkan yang melakukan tidak pidana dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik kepolisian di Polres Batu. Penelitian ini mengunakan metode yuridis sosiologis, sumber data primer diolah dari lapangan dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dengan responden yaitu penyidik di lokasi penelitian Polres Batu. Kemudian data hasil penelitian dianalisa secara deskriptif kualitatif. Sesuai dengan hasil penelitian penulis dilapangan, penulis menemukan bahwa penyidik memiliki pertimbangan sendiri dalam melakukan penahanan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana, pertimbangan semacam itu masih belum diatur lebih jelas didalam KUHAP sebagai pedoman seorang penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi. Dalam hal ini polisi sebagai penyidik memiliki pertimbangan-pertimbangan tersendiri sebelum melakukan penahanan terhadap tersangka/seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Saran, untuk kedepannya aturan tentang pertimbangan penahanan harus diatur dalam KUHAP.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mrs Fatimah Azzahra
Date Deposited: 08 Apr 2016 06:32
Last Modified: 08 Apr 2016 06:32
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/25606

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo