UMM Institutional Repository

PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN NEGARA DI LOMBOK UTARA (Studi Tentang Konflik Agraria Dalam Proses Sertifikasi Lahan Warga Oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional BPN Lombok Utara Di Dusun Badung, Desa Malaka Kecamatan Pemenang)

Amrin, Ahmad Agus (2014) PERLINDUNGAN KAWASAN HUTAN NEGARA DI LOMBOK UTARA (Studi Tentang Konflik Agraria Dalam Proses Sertifikasi Lahan Warga Oleh Pihak Badan Pertanahan Nasional BPN Lombok Utara Di Dusun Badung, Desa Malaka Kecamatan Pemenang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ahmadagusa-37859-1-pendahul-n.pdf

Download (100kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-ahmadagusa-37859-2-bab1.pdf

Download (474kB) | Preview

Abstract

Hutan merupakan kebutuhan yang sangat vital bagi setiap manusia. Keberadaan Hutan menjadi sangat dibutuhkan dikarenakan mempunyai banyak manfaat bagi manusia. Salah satu aktor yang menjaga keberlangsungan Hutan adalah Negara. Negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keberlangsungan Hutan melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Salah satu poin penting dalam UU tersebut adalah menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional. Berdasarkan point tersebut luasan dan sebaran Hutan harus tetap dijaga supaya menjamin terhadap beerlangsungan kelestarian Hutan. Persoalan yang terjadi dalam menjalankan UU tersebut salah satunya berbenturan dengan kepentingan warga Dusun Badung Desa Malaka Kecamatan Pemenang dimana tanah milik warga Dusun Badung dianggap memasuki wilayah Hutan Negara. Anggapan memasuki tanah milik Negara oleh Dinas Kehutanan Lombok Utara memicu konflik di Dusun Badung antara pihak Dinas Kehutanan Lombok Utara dengan warga Dusun Badung. Salah satu bukti bahwa warga Dusun Badung tidak memasuki tanah milik Negara berdasarkan surat pipil yang dimiliki. Pihak Badan Pertanahan Nasional Lombok Utara yang mempunyai tupoksi dalam Agraria tidak bisa mengakui secara keseluruhan tanah milik warga Dusun Badung yang berdasarkan surat pipil tersebut. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana konflik Agraria dalam proses sertifikasi lahan warga oleh BPN Lombok Utara di Dusun Badung Desa Malaka Kecamatan Pemenang dan Solusi apa yang diberikan oleh pihak BPN untuk warga yang lahannya terkena potongan karena diduga menempati lahan Hutan Negara. Tujuan dari penelitian ini yaitu Untuk mengetahui konflik Agraria dalam proses sertifikasi tanah di Dusun Badung Desa Malaka Kecamatan Pemenang dan Untuk mendiskripsikan solusi konflik Agraria yang terjadi di Dusun Badung Desa Malaka Kecamatan Pemenang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini keseluruhan berjumlah 5 orang. Lokasi penelitian ini adalah Dinas Kehutanan Lombok Utara, Badan Pertanahan Lombok Utara dan warga Dusun Badung Desa Malaka Kecamatan Pememang Teknis analisis data dengan menggunakan model analisis interaktif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan konflik yang terjadi dipicu oleh penanaman pal batasan baru oleh pihak Dinas Kehutanan Lombok Utara. Pal batasan lama tidak digunakan lagi sebagai batasan Hutan milik Negara dengan tanah milik warga. Pal batasan yang baru dibuat tersebut memsuki wilayah tanah milik warga Dusun Badung dan secara langsung memotong tanah milik warga. Berdasarkan pipil yang telah dibuat pada tahun 1950-1960 jumlah tanah milik warga sebanyak jumlah yang tertera berdasarkan pipil dan pal batasan lama. Setelah pal batasan baru ditanam maka jumlah luasan akan berkurang dan mengakibatkan warga Dusun Badung yang berbatasan dengan Hutan Negara terkena potongan lahan. Badan Pertanahan Nasional Lombok Utara tidak bisa memasukkan jumlah luas tanah yang tertera dalam surat pipil dikarenakan ketika meningkatkan status tanah dari surat pipil ke sertifikat tanah harus menggunakan pal batasan baru yang telah dibuat oleh Dinas Kehutanan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut konflik dipicu oleh penanaman pal batasan baru oleh Dinas Kehutanan dan pihak warga Dusun Badung merasa dirugikan karena kehilangan sebagian tanah yang dimiliki.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: Mrs Fatimah Azzahra
Date Deposited: 06 Apr 2016 10:18
Last Modified: 06 Apr 2016 10:18
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/25133

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo