UMM Institutional Repository

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BPJS DALAM MENINGKATKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PROBOLINGGO

RIDHO, FAISAL (2016) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BPJS DALAM MENINGKATKAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN PROBOLINGGO. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-faisalridh-41908-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-faisalridh-41908-2-babi.pdf

Download (826kB) | Preview

Abstract

Badan Penyelengggara Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS) merupakan badan hukum publik yang di bentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan undang-undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014. Tujuan diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional ini adalah untuk memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran. Masyarakat sebagai peserta yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan dan stakeholders terkait tentu perlu mengetahui prosedur dan kebijakan pelayanan dalam memperoleh kartu Jaminan Kesehatan Nasional dan memperoleh pelayanan kesehatan dari fasilitas kesehatan di kabupaten probolinggo. Permasalahan Jaminan kesehatan nasional di kabupaten probolinggo peserta BPJS kesehatan belum menyentuh perorangan tercatat 653.927 jiwa pemegang jaminan kesehatan nasional yang terdiri pemegang kartu jamkesmas sebanyak 623.551 dan askes TNI polri dan jamsostek sebanyak 30.376. Menurut hasil registrasi penduduk, jumlah penduduk di Kabupaten Probolinggo tercatat 1.191.784 jiwa dan di kurangi dengan jumlah peserta BPJS kesehatan yang sudah terdfatar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menganalisis dan mendeskripsikan data-data yang dikumpulkan baik dari hasil wawancara, observasi, dokumentasi dan data-data yang tertulis lainnya. Penelitian bersifat deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara nyata dari objek yang diteliti atau menggambarkan fenomena yang penulis temukan. Adapun alasan penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini adalah untuk mempermudah dalam menjelaskan dan menggambarkan objek yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan BPJS dalam pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi peserta BPJS kesehatan di Kabupaten Probolinggo kurang berjalan dengan baik. Masih ada permasalahan-permasalahan mengenai implementasi kebijakan BPJS terkait program Jaminan Kesehatan Nasional dari segi pelayanan administrasi mendapatkan kartu Jaminan Kesehatan Nasional, terbukti dengan Sosialisasi cara memperoleh kartu Jaminan Kesehatan yang tidak meratadan banyak masyarakat yang belum memahami tentang program Jaminan Kesehatan Nasional terutama bagi yang termasuk Non PBI yang mendaftarkan langsung ke kantor BPJS kesehatan. Dari segi kejelasan prosedur sudah baik dan kemudian dari sisi Kemudahan dalam kepengurusan mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional masih belum dirasakan oleh masyarakat contohnya pendaftaran melalui website BPJS kesehatan yang tidak jelas infromasi prosedurnya dan masih ada masyarakat yang belum paham mekanismenya dan kemudahan kepengurusan lebih di rasakan di kantor BPJS kesehatan. Kemudian dari sisi memperoleh pelayanan kesehatan di rumah sakit yang meliputi kepastian jaminan pelayanan dan pelayanan yang dijamin dirasa baik dan sesuai ketentuannya. Dari sisi sikap perlakuan yang sama bagi peserta BPJS dari pemberi pelayanan kesehatan peserta kelas 1, 2 dan 3 dan semuanya fasilitas kesehatan yang di dapatkan sudah sesuai dengan kelasnya masing-masing dan terkadang ada masyarakat yang ingin naik kelas tetapi tidak sesuai prosedur dan pihak BPJS kesehatan meninjau langsung pemberian pelayanan kesehatan di rumah sakit.Kemudian kemudahan atau prosedur dalam mendapakan pelayanan kesehatan terkendala antrian dan loket yang terbatas dan kepengurusan cukup mudah dan cepat. Faktor penghambat dari implementasi BPJS tersebut yang meliputi sosialisasi yang tidak merata,sumber daya manusia yang kurang di beberapa tempat terpencil, peserta BPJS yang tidak memenuhi kewajibannya, alat-alat kesehatan yang terbatas di fasilitas kesehatan karena faktor infrastruktur yang sulit di tempat-tempat yang terpencil dan tidak sebanding dengan kapasitas masyarakat peserta jkn Peran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sangat penting bagi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di kabupaten Probolinggo. Akan tetapi peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus lebih mengawasi dan mengontrol peserta BPJS dalam pelaksanaan program JKN, apakah masyarakat sudah terkafer atau tertarik dengan progam BPJS tersebut dan juga semua aspek yang berhubungan dengan program BPJS kesehatan harus di perhatikan dalam kesuksesan program jkn . Oleh karena itu harus ada kerjasama dengan instansi-instansi terkait dan evaluasi kembali terkakit faktor penghambat implementasi kebiajakan BPJS itu sendiri

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 30 Mar 2016 03:44
Last Modified: 30 Mar 2016 03:44
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/23471

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo