UMM Institutional Repository

MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENAMBANGAN PASIR TRAS DI DESA NGROGUNG KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO

AGUSTINA, UNIKE AYU (2015) MANAJEMEN KONFLIK DALAM PENAMBANGAN PASIR TRAS DI DESA NGROGUNG KECAMATAN NGEBEL KABUPATEN PONOROGO. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-unikeayuag-40521-1-pendahul-n.pdf

Download (895kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-unikeayuag-40521-2-babi.pdf

Download (335kB) | Preview

Abstract

Dalam penambangan pasir tras di Desa Ngrogung ini menuai permasalahan akibat dampak negatif yang banyak dirasakan masyarakat desa Ngrogung dan sekitarnya, bahkan LSM pun telah melakukan demonstrasi terkait pertambangan tersebut karena dapat merusak lingkungan. Sehingga dalam hal ini diperlukan manajemen konflik agar permasalahan penambangan ini bisa segera diakhiri. Dalam hal ini peneliti memiliki rumusan masalah bagaimana manajemen konflik dalam penambangan pasir trass di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo,dan apa saja kendala pemerintah daerah dalam manajemen konflik dalam penambangan pasir trass di Desa Ngrogung Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan seobjektif mungkin data yang diperoleh. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara yang diperoleh dari pihak yang terkait dalam konflik penambangan pasir tras di Desa Ngrogung ini dan juga hasil dokumentasi maupun observasi dari lapangan. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik observasi langsung dan juga wawancara terstruktur kepada pihak yang terlibat. Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data, yaitu analisis data Milles dan Huberman, diantaranya: (1) Reduksi data, (2) display data, (3) pengambilan kesimpulan. Adapun teknik keabsahan data yaitu tringulasi sumber yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Untuk melakukan manajemen konflik, peneliti harus mengidentifikasi kronologis terjadinya konflik terlebih dahulu yaitu konflik ini terjadi dua kali pada tahun 2011 bisa diselesaikan ditingkat desa dengan kesepakatan, kemudian permasalahan terjadi lagi di 2014 akibat ketidakpatuhan pihak penambang, kemudian mengidentifikasi siapa saja yang terlibat yaitu masyarakat Desa Ngrogung, Masyarakat Kecamatan jenangan, LSM, pemilik tambang, dan pihak ketiga (pemerintah desa, pemerinah daerah, DPRD) dan mengidentifikasi apa penyebab konflik tersebut yaitu karen dampak negatif yang dirasakan masyarakat.Manajemen konflik yang dilakukan pihak penambang dan masyarakat adalah negosiasi. Kemudian Konsiliasi dan terakhir adalah mediasi oleh pemerintah desa ataupun DPRD.Adapun kendala yang dihadapi pihak pemerintah dalam mengelola konflik ini yaitu ketidakpatuhan dari pihak penambang, adanya ego dan kepentingan dari pihak yang terlibat konflik, konflik terjadi disaat ijin sudah berlaku, dan keberanian dalam menegakkan aturan, serta Adanya perubahan regulasi terkait kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam hal usaha pertambangan. Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah manajemen yang dilakukan pemerintah desa dan DPRD adalah dengan gaya manajemen konflik kompromi, dimana pihak tersebut berusaha mempertemukan kedua pihak yang berkonflik agar mendapat titik tengah dan kesepakatan, sedangkan manajemen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah dengan gaya mengakomodasi dimana pemerintah berupaya memenuhi tuntutan masyarakat seperti perbaikan jalan, operasi terhadap bak angkutan, agar pertambangan juga bisa berjalan kembali karena legalitas tambang masih berlaku hingga 2017. Namun akomodasi yang dilakukan pemerintah hngga saat ini masih belum menciptakan suatu solusi untuk konflik tersebut. Sedangkan kendala yang dihadapi pemerintah yang utama adalah sulitnya mengatasi benturan kepentingan dan ego dari pihak-pihak yang teribat karena kurangnya keberanian dari pihak pemerintah sendiri, serta adanya perubahan regulasi terkait kewenangan pemerintah daerah kabupaten dalam hal usaha pertambangan. Dalam hal ini pemerintah lebih baik melakukan penjelasan kepada masyarakat bagaimana dampak apabila pertambangan dihentikan begitu saja karena belum melakukan reklamasi, kemudian pemerintah melakukan negosiasi dengan masyarakat melalui arbitrase agar tambang berjalan maksimal pada tahun perpanjangan terakhir ini yaitu 2017, setelah itu tambang tidak diperpanjang kembali.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: Ida Fitriani Noor
Date Deposited: 30 Mar 2016 01:55
Last Modified: 30 Mar 2016 01:55
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/23363

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo