UMM Institutional Repository

KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945

JAFAR, AULIA (2015) KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT (MPR) DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA MENURUT UNDANG UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-auliajafar-42543-2-babi.pdf

Download (298kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-auliajafar-42543-1-pendahul-n.pdf

Download (932kB) | Preview

Abstract

Sebelum Perubahan UUD 1945, MPR sebagai Lembaga Tertinggi negara adalah penjelmaan seluruh Rakyat Indonesia dan merupakan lembaga pemegang dan pelaksana sepenuhnya Kedaulatan Rakyat. Kewenangan MPR sebagai lembaga yang mengubah, menetapkan UUD 1945, memilih dan mengangkat Presiden dan WakilPresiden yang implikasinya Presiden danWakil Presiden Bertanggungjawab terhadap MPR. Setelah perubahan UUD 1945, Kedudukan MPR berkedudukan sejajar dengan dengan Lembaga – lembaga Negara lain yang kewenangannya diatur dalam Konstitusi (check and balances). Disamping persoalan menjalankan kewenangan yang sifatnya momentum. Berdasarkan hal tersebut maka Rumusan Permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Pasca Perubahan UUD 1945? 2. Bagaimana Hubungan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan Kekuasaan Legislatif lain dalam Sistem Parlemen di Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami kedudukan dan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945 dan untuk mengetahui Sinergi kewenangan antara MPR, DPR dan DPD sebagai penghuni Kekuasaan Legislatif. Penulisan ini menggunakan Pendekatan Yuridis Normatif, proses pengumpulan datanya menggunakan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Adapun metode Analisanya adalah analisis Kualitatif.Pasal 2 Ayat (1) UUD 1945 “ Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri dari Anggota Dewan Peerwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui Pemilihan Umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang – Undang”. Rumusan pasal berpengaruh terhadap Sistem Parlemen Indonesia sebagai satu – satunya negara yang menganut Sistem Parlemen Tiga Kamar (Trikameral).

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Ahzen Habidin Muslim
Date Deposited: 28 Mar 2016 01:30
Last Modified: 28 Mar 2016 01:30
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/22542

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo