UMM Institutional Repository

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PEDAGANG TRDISIONAL DI KOTA BATU ( STUDI PASAL 8 AYAT (4) PERDA KOTA BATU NO 8 TAHUN 2012)

ABDILLAH, ZAINUL (2015) PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH MEMBERIKAN PERLINDUNGAN KEPADA PEDAGANG TRDISIONAL DI KOTA BATU ( STUDI PASAL 8 AYAT (4) PERDA KOTA BATU NO 8 TAHUN 2012). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-zainulabdi-41130-2-bab+1.pdf

Download (275kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-zainulabdi-41130-1-pendahul-n.pdf

Download (2MB) | Preview

Abstract

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas Implementasi Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisonal, Penataan, dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern, Peraturan tersebut sesungguhnya ada untuk melindungi kepentingan pedagang kecil, oleh karena itu pengawasan peraturan tersebut perlu ditegakan. Rumusan masalah yang dikaji dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Efektifitas Pasal 8 Ayat 4 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisonal,Penataan, dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan toko modern 2) Apa hambatan pelaksanaan perlindungan hukum dalam aspek lokasi usaha, persaingan usaha, kepastian hukum hak sewa terhadap pedagang pasar tradisonal Kota Batu 3) Upaya apa yang dilakukan UPTD Pasar Kota Batu dalam mengatasi hambatan tersebut Untuk menjawab masalah yang dikaji tersebut, penulis menggunakan metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian empiris ini adalah pendekatan yuridis- sosiologis, Terkait lokasi usaha yang strategis, persaingan usaha dengan toko modern dan pusat perbelanjaan, kepastian hukum hak sewa los/lapak, peraturan tersebut menyatakan lokasi usaha pedagang yang kurang strategis di karenakan kurangnya infrastruktur pendukung akan pasar tradisional Kota Batu, kemudian persaingan usaha jarak pendirian Toko Modern hanya dapat dilakukan dengan jarak lima ratus meter antara minimarket dengan pasar tradisional, pada kenyataannya masih banyak pasar tradisional dengan letak minimarket yang kurang dari lima ratus meter sehingga menyebabkan persaingan usaha yang kurang baik antara pasar dan toko modern, Menyikapi hal-hal tersebut di atas, maka sudah selayaknya jika Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisonal, Penataan, dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan toko modern, tinggal pengawasannya yang perlu untuk ditingkatkan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: Mr Ahzen Habidin Muslim
Date Deposited: 26 Mar 2016 03:11
Last Modified: 26 Mar 2016 03:11
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/22493

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo