UMM Institutional Repository

ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN PERUSAHAAN VENDOR YANG BUKAN BERBADAN HUKUM

Subhan, Ali (2015) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM PEKERJA OUTSOURCING YANG TERIKAT DALAM PERJANJIAN KERJA DENGAN PERUSAHAAN VENDOR YANG BUKAN BERBADAN HUKUM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-alisubhan0-40338-2-babi.pdf

Download (220kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-alisubhan0-40338-1-pendahul-n.pdf

Download (954kB) | Preview

Abstract

Salah satu syarat perusahaan vendor sebagai perusahaan penyedia jasa tenaga kerja adalah harus berbadan hukum dengan status sebagai perusahaan Perseroan Terbatas (PT). Hal ini diatur dalam Pasal 66 ayat (3) UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan jo. Pasal 24 Permenaker No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain jo.Pasal 2 ayat (2) Kepmenakertrans RI Nomor KEP. 101/MEN/VI/2004. Namun dalam praktiknya, banyak dari perusahaan vendor yang tidak terkualifikasi sebagai PT, dengan kata lain perusahaan vendor tersebut tidak berbadan hukum. Salah satu contohnya adalah sebagaimana yang terjadi dalam hubungan kontrak outsourcing pekerja dengan CV.Mandiri (vendor) yang menempatkan pekerjanya di PT.Candi Indah (principal). Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah : (1) Bagaimana hubungan hukum antara pekerja dan perusahaan vendor dalam suatu perjanjian outsourcing; (2) bagaimana mekanisme perjanjian outsourcing; (3) Bagaimana akibat hukum perjanjian outsourcing antara pekerja dengan perusahaan vendor yang bukan berbadan hukum. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisa sistem outsourcing sesuai dengan permasalahan yang diangkat berdasarkan prosedur undang-undang. Hasil analisis dalam penelitian adalah: (1) Hubungan hukum antara pekerja dengan vendor merupakan perjanjian kerja yang melahirkan perikatan hukum dimana pekerja mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang telah disepakati oleh vendor dan principal, di sisi lain vendor mempunyai kewajiban memberikan upah kepada pekerja. (2) Dalam sistem outsourcing terdapat dua tahap, yaitu penjanjian antara vendor dengan principal, dan perjanjian antara vendor dengan pekerja. Dimana perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah diatur dalam UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan; (3) Ketika perusahaan vendor tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 66 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, termasuk dalam hal syarat “berbadan hukum”, maka demi hukum hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan vendor tersebut beralih menjadi hubungan kerja dengan perusahaan principal dengan tanggungjawab yang sama dalam hal pemenuhan hak-hak normatif pekerja sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Ketenagakerjaan

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Mr Ahzen Habidin Muslim
Date Deposited: 26 Mar 2016 01:55
Last Modified: 26 Mar 2016 01:55
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/22421

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo