UMM Institutional Repository

ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2012 PERIHAL PEMBATALAN PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Yana, Lisa (2015) ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU-XI/2012 PERIHAL PEMBATALAN PASAL 96 UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-lisayana20-40779-1-pendahul-n.pdf

Download (645kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-lisayana20-40779-2-babi.pdf

Download (283kB) | Preview

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/PUU-XI/2012 Perihal Pembatalan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Tuntutan pembayaran upah pekerja/buruh dan segala yang timbul dari hubungan kerja menjadi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu dua tahun sejak timbulnya hak”. Putusan ini dinilai tidak memberikan kepastian hukum keadilan dan kemanfaatan bagi pemberi kerja karena ketentuan kadaluwarsa dihapuskan sehingga pemberi kerja tidak tahu sampai kapan harus menghadapi tuntutan pekerjanya. Penelitian ini mengambil rumusan masalah : apakah dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sudah memenuhi aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan implikasi hukum dari pembatalan pasal 96 UU Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana bahan hukum yang digunakan Putusan Mahkamah Konstitusi, UUD RI 1945, UU Ketenagakerjaan sebagai bahan hukum primer. Sedangkan bahan hukum sekunder bersumber pada buku, jurnal dan makalah. Kemudian data-data hasil penelitian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini ditemukan dasar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan ini yaitu melihat kedudukan (legal standing) Pemohon dan pasal 96 UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD RI 1945. Kesimpulannya adalah pembatalan pasal 96 UU Ketenagakerjaan telah memenuhi aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Implikasi hukumnya yang muncul pasca keluarnya putusan adalah hilangnya ketentuan kadaluwarsa dalam menuntut hak sehingga pekerja bisa kapanpun mengajukan tuntutan pembayaran upah yang tidak dibayarkan oleh pemberi kerja.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: CKO Repository
Date Deposited: 24 Mar 2016 11:36
Last Modified: 24 Mar 2016 11:36
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/22337

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo