UMM Institutional Repository

Kajian Kritis Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Melalui Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law.

AGUNG, MUJAHIDIN (2015) Kajian Kritis Pemanggilan Notaris Oleh Penyidik Melalui Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Ditinjau Dari Asas Equality Before The Law. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mujahidina-40781-1-pendahul-n (1).pdf

Download (928kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-mujahidina-40781-2-babi.pdf

Download (189kB) | Preview

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemanggilan notaris oleh penyidik melalui persetujuan majelis kehormatan notaris ditinjau dari asas equality before the law. Karena sebelumnya ada majelis pengawas daerah yang juga memberikan persetujuan untuk memanggil notaris ketika dipanggil oleh penyidik dan telah diputuskan Mahkamah Konstitusi bahwa persetujuan tersebut bertentangan dengan konstitusi yaitu melanggar asas equality before the law dan menghambat proses peradilan. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu pengaturan persetujuan kembali muncul yaitu melelui majelis kehormatan notaris yaitu pada Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris. Persetujuan itu dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, namun persetujuan tersebut bertujuan untuk menjaga rahasia jabatan notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sumber hukum primer diperoleh dari peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan ini dan sumber data sekunder dari inventarisasi buku literatur. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisis secara deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian ini, persetujuan majelis kehormatan notaris sebagai kunci pembuka kewajiban ingkar notaris ketika menghadapi runyamnya proses hukum ( penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan ). Kesimpulannya, dengan adanya Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris pada pasal 66 ayat (1) yang kembali mencantumkan persetujuan ketika notaris dipanggil oleh penyidik, merupakan bukti pentingnya perlindungan terhadap notaris ketika akan dimintai keterangan terkait aktanya, hal ini bertujuan untuk memberi perlindungan dan persamaan kedudukan dihadapan hukum kepada notaris dalam memberi keterangan dalam proses hukum karena notaris memiliki rahasia jabatan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: CKO Repository
Date Deposited: 24 Mar 2016 11:27
Last Modified: 24 Mar 2016 11:27
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/22326

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo