UMM Institutional Repository

IMPLEMENTASI KETENTUAN 30% KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD

DARMAGANIS, DZIKRINA (2015) IMPLEMENTASI KETENTUAN 30% KUOTA KETERWAKILAN PEREMPUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-dzikrinada-39260-2-babi.pdf

Download (342kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-dzikrinada-39260-1-pendahul-n.pdf

Download (649kB) | Preview

Abstract

Upaya pemenuhan kouta 30% (affirmative action) keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terus dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung dan menjamin keterwakilan perempuan, salah satunya Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dimana dalam pasal 55 Undang-Undang No.8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD dinyatakan bahwa “daftar bakal calon sebagaimana dalam pasal 53 memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan”, ini berarti bahwa partai politik harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon legislatifnya. Permasalahannya adalah implementasi dari ketentuan 30% kuota keterwakilan perempuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima dalam Pemilu Legislatif tahun 2014 di tinjau dari pasal 55 Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD dan terwakilinya kouta keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bima. Metode penelitian hukum yang digunakan oleh peneliti adalah dengan metode pendekatan yuridis sosiologis. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai landasan hukum dalam pelaksanaan pemenuhan kouta 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif adalah Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pemilu anggota DPRD Kota Bima, seluruh partai politik peserta pemilu telah menyertakan keterwakilan perempuan dalam daftar bakal calon anggota legislatif dengan total penyertaan mencapai 36%, namun hasil keterpilihan keterwakilan perempuan di DPRD Kota Bima hanya mencapai 12% atau hanya 3 (tiga) orang keterwakilan perempuan saja yang terpilih dalam Pemilu legislatif 2014 dari 25 kursi yang tersedia di DPRD Kota Bima. Angka keterwakilan perempuan tersebut masih sangat rendah, hal ini membuktikan bahwa partai politik dalam pencalonannya hanya mementingkan kuantitas tanpa melihat kualitas dari bakal calon tersebut. Untuk tercapainya 30% keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, maka partai politik harus melakukan pengkaderan terhadap kader perempuan dengan memberikan pembinaan dan pendidikan politik, agar dapat meningkatkan kualitas dari kader-kader perempuan tersebut.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: CKO Repository
Date Deposited: 24 Mar 2016 10:25
Last Modified: 24 Mar 2016 10:25
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/22291

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo