UMM Institutional Repository

Mediasi Penal sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution)

Maharani, Febrianika (2015) Mediasi Penal sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Berdasarkan Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS tentang Penanganan Kasus Melalui ADR (Alternative Dispute Resolution). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-febrianika-39287-2-babi.pdf

Download (176kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-febrianika-39287-1-pendahul-n.pdf

Download (783kB) | Preview

Abstract

Tindak pidana ringan yang mengakibatkan nilai kerugian kecil seringkali menjadi sorotan masyarakat ketika penyelesaiannya diproses secara hukum di Pengadilan sehingga hal ini menjadi latar belakang dikeluarkannya Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS yang mengupayakan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan jalur alternatif diluar pengadilan melalui mediasi penal sebagai penerapan dari konsep ADR. Penelitian ini mengambil rumusan masalah Bagaimana pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan mediasi penal dan Bagaimana akibat hukum diterapkannya Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS dalam penyelesaian tindak pidana ringan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, Sumber data primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan sumber data sekunder dari buku-buku, literatur jurnal hukum, internet, media massa, makalah dan teknik pengumpulan datanya yaitu menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan melalui studi dokumen dan studi pustaka. Kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisa menggunakan metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian tindak pidana ringan dengan menggunakan mediasi penal diatur dalam Surat Kapolri No Pol : B/3022/XII/2009/SDEOPS yang mengacu kepada Perkap Nomor 7 Tahun 2008 tentang Polmas. Kesimpulannya, akibat hukum yaitu BATAL DEMI HUKUM karena kedudukan Surat Kapolri berada pada level dibawah Undang-Undang yaitu KUHAP sebagai aturan tertinggi dari pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan dan berdasarkan asas hukum “Lex superior derogate legi inferior” yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah. Saran, Perlunya dibuat aturan hukum yang lebih kuat dan setara dengan Undang-Undang tentang pelaksanaan mediasi penal sehingga mengikat kepada seluruh aparat penegak hukum.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: CKO Repository
Date Deposited: 24 Mar 2016 09:23
Last Modified: 24 Mar 2016 09:23
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/22238

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo