UMM Institutional Repository

ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2569 K/PDT/2008 TENTANG UJIAN NASIONAL

ABDULLAH, FIRDAUS (2015) ANALISA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2569 K/PDT/2008 TENTANG UJIAN NASIONAL. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-firdausabd-39539-2-babi.pdf

Download (271kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-firdausabd-39539-1-pendahul-n.pdf

Download (1MB) | Preview

Abstract

Ujian Nasional (UN) merupakan kebijakan pemerintah dalam sistem pendidikan, ditolaknya Ujian Nasional oleh Mahkamah Agung, karena Kebijakan Ujian Nasional bertentangan dengan pasal 58 ayat (1) UU No. 30 tahun 2003 pemerintah menjadikan UN sebagai satu-satunya alat ukur kelulusan peserta didik, selain bertentangan dengan peraturan yang berlaku, pemerintah belum dapat melaksanakan pemetaan potensi pendidikan seluruh daerah, mulai aspek kualitas guru, kelengkapan sarana dan prasarana, dan akses pendidikan yang lengkap seluruh Indonesia. Penelitian ini mengambil rumusan masalah: 1. Bagaimana akibat yuridis putusan Mahkamah Agung Nomor 2569 K/PDT/2008 Tentang Ujian Nasional? 2. Bagaimana akibat yuridis Putusan Mahkamah Agung No. 2569 K/PDT/2008 Tentang Ujian Nasional tidak dilaksanakan oleh pihak pemohon kasasi (pemerintah)? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis pada suatu kasus tertentu/studi kasus, teknik pengumpulan bahan hukumnya berupa studi kepustakaan dan studi dokumen. Kemudian hasil penelitian tersebut dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemohon kasasi telah melakukan perbuatan melanggar hukum terhadap putusan Mahakamah Agung No 2569 K/PDT/2008, sebab telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal 1365 KUH Perdata yang masuk kategori perbuatan melanggar hukum. Serta aspek yuridis putusan Mahkamah Agung No. 2569 K/PDT/2008 terhadap pelaksanaan UN yakni Peraturan Pemerintah No. 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional yang menjadi payung hukum UN 2014 tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sebab PP No. 32 tahun 2013 bertentangan dengan peraturan diatasnya yakni UU No. 20 tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Agung Kesimpulannya, Mahkamah Agung tidak dapat mengeksekusi putusannya sendiri dalam perkara Ujian Nasional, sehingga pemerintah tetap melaksanakan Ujian Nasional 2014, sekalipun PP Nomor 32 tahun 2013 bertentangan dengan dua produk hukum yakni UU No. 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Putusan Mahkamah Agung No. 2569 K/PDT/2008 tentang Ujian Nasional.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: CKO Repository
Date Deposited: 24 Mar 2016 07:59
Last Modified: 24 Mar 2016 07:59
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/22173

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo