UMM Institutional Repository

POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP HAK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL

QULUB, KASYFUL (2015) POLITIK HUKUM UNDANG-UNDANG NO 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN TERHADAP HAK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-kasyfulqul-39540-2-babi.pdf

Download (319kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-kasyfulqul-39540-1-pendahul-n.pdf

Download (477kB) | Preview

Abstract

Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah bagi masyarakat untuk berserikat dan berkumpul merupakan salah satu hak asasi manusia yang terdapat didalam instrument-instrument Hak asasi Manusia (HAM), dimana kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, dalam rumpun hak sipil dan politik. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini beserta tujuannya ialah untuk Melakukan kajian yang mendalam dan komprehensif mengenai politik hukum terkait Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi kemasyarakatan dan implikasi yuridis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah hak kebebasan berpendapat,berkumpul dan berserikat. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute approach) untuk menganalisa permasalahan mengenai politik hukum Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagai wadah hak kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat.Bahan Hukum yang digunakan terdiri dari Bahan Hukum primer yakni Peraturan Perundang-Undangan yang terkait, bahan hokum sekunder yakni berupa tulisan-tulisan ilmiah lainnya serta ensiklopedia sebagai pendukung untuk memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum lainnya.Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah model studi kepustakaan (library research) dan studi internet. sedangkan analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik content analisys Politik hukum Undang-undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan sangat dipengaruhi oleh political will pemerintah yang berkuasa saat ini serta semangat untuk merubah Undang-Undang sebelumnya yang bersifat represif karna dipengaruhi oleh pemerintahan yang otoriter orde baru. Perlindungan terhadap Hak kebebasan berserikat dan berkumpul menjadi dimensi tujuan dari Undang-undang No 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, pembinaan yang merepresi Ormas di ubah menjadi memberdayakan Organisasi Kemasyarakatan dengan semangat responsifnya. Rekomendasi dari kesimpulan di atas adalah pemberdayaan Pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dilakukan dengan pelindungan atas hak kebebasan berserikat dan berkumpul yang bersifat responsif dengan langkah preventif nya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JX International law
K Law > K Law (General)
K Law > KF United States Federal Law
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: CKO Repository
Date Deposited: 24 Mar 2016 07:55
Last Modified: 24 Mar 2016 07:55
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/22167

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo