UMM Institutional Repository

ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR YANG TIDAK TERDAFTAR DI BPOM

ARIFIN, SUTAN RASJAD (2015) ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS PERLINDUNGAN HAK-HAK KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DAN MINUMAN IMPOR YANG TIDAK TERDAFTAR DI BPOM. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

Full text not available from this repository.

Abstract

Aktifitas perdagangan bebas yang diterapkan oleh negara berdampak pda banyaknya produk pangan yang masuk kedalam wilayah Indonesia. Importir yang ingin memasukkan produk pangan ke Indonesia harus mendaftarkan produk pangan tersebut ke BPOM sebagai bentuk perlindungan kepada konsumen, Produk makanan dan minuman yang tidak terdaftar, diragukan kualitas dan keamanannya. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana perlindungan hak-hak konsumen tentang keamanan makanan dan minuman impor di Kota Malang yang tidak terdaftar di BPOM? 2. Bagaiman upaya BPOM dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Malang dalam memberikan perlindungan hak konsumen?. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara dengan informan anatar lain: 1.Kepala seksi layanan dan informasi konsumen 2. Kepala seksi penyidikan Balai Besar POM Surabaya. Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian di Balai Besar POM Surabaya didapatkan hasil sebagai berikut : Produk pangan impor yang tidak terdaftar di BPOM yang beredar di pasaran tidak melalui tahapan seleksi dan pengujian laboratorium. Pangan impor ilegal yang tidak memenuhi pengujian laboratorium, dapat membehayakan konsumen. Toko/Supermarket yang menjual pangan impor ilegal dapat diberi pertanggungjawaban, karena pejual seharusnya mengetahui bahwa barang tersebut ilegal. BPOM melakukan pengawasan dengan metode pre market dan post market untuk mencegah peredaran makanan dan minuman impor ilegal.BPOM melakukan kerjasaman dengan beberapa instansi antara lain : 1. Dinas Kesehatan, 2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 3. Kepolisian, 4.Bea Cukai. Peredaran produk Pangan ilegal disebabkan oleh faktor rendahnya penegtahuan konsumen, asal usul barang dan minimnya petugas BPOM. BPOM telah memberikan sanksi berupa pembinaan untuk 5 kasus dan memberikan sanksi pidana untuk 1 kasus dengan menggunakan undang-undangnomor 7 tahun 1996 tentang Pangan.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JX International law
K Law > K Law (General)
K Law > KF United States Federal Law
K Law > KZ Law of Nations
Divisions: Faculty of Law > Department of Law (74201)
Depositing User: CKO Repository
Date Deposited: 24 Mar 2016 07:47
Last Modified: 24 Mar 2016 07:47
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/22162

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo