UMM Institutional Repository

ANALISIS KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PENGADAAN RUANG TERBUKA HIJAU (Studi tentang kemitraan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. Beiersdorf dalam Pengadaan Merbabu Family Park di Kota Malang)

PERMADI, HENDRA (2015) ANALISIS KEMITRAAN PEMERINTAH KOTA DAN SWASTA DALAM PENGADAAN RUANG TERBUKA HIJAU (Studi tentang kemitraan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. Beiersdorf dalam Pengadaan Merbabu Family Park di Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-hendraperm-39029-1-pendahul-n.pdf

Download (247kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-hendraperm-39029-2-babi.pdf

Download (402kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini merupakan hasil penelaahan deskriptif analisis tentang kemitraan pemerintah kota dan swasta dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau. Studi penelitian ini adalah kemitraan Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan PT. Beiersdorf dalam pengadaan Merbabu Family Park di Kota Malang. Adapun permasalahan yang ingin diteliti adalah (1) Bagaimanakah bentuk kemitraan antara Pemerintah Kota Malang (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) dengan PT. Beiersdorf dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau Merbabu Family Park di Kota Malang? (2) Bagaimanakah tahapan pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah Kota Malang (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) dengan PT. Beiersdorf dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau Merbabu Family Park di Kota Malang? Untuk mengungkap bentuk dan tahapan kemitraan yang terjalin antara Pemerintah Kota Malang (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) dengan PT. Beiersdorf dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau Merbabu Family Park, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data berupa interview dan angket kuisioner kemudian dilakukan pengelompokan. Setelah dikelompokkan, data-data tersebut direduksi berdasarkan bentuk kemitraan yang meliputi kontrak pelayanan, kontrak kelola, kontrak sewa, kontrak bangun dan kontrak konsesi. Kontrak bangun terdiri dari sembilan jenis di antaranya Build Operate and Transfer (BOT), Build and Transfer (BT), Build Transfer and Operate (BTO), Build Lease and Transfer (BLT), Build Own Operate (BOO), Rehabilitate Own and Operate (ROO), Rehabilitate Operate and Transfer (ROT), Develop Operate and Transfer (DOT) dan Add Operate and Transfer (AOT). Kemudian direduksi berdasarkan tahapan kemitraan yang meliputi identifikasi proyek, pemilihan mitra usaha, penyiapan perjanjian, pembangunan konstruksi, pengelolaan, dan penyerahan alih milik atau negoisasi baru. Penelitian kemitraan antara Pemerintah Kota Malang (Dinas Kebersihan dan Pertamanan) dengan PT. Beiersdorf dalam pengadaan Ruang Terbuka Hijau Merbabu Family Park ditemukan satu bentuk kemitraan yakni bentuk kontrak bangun (rehabilitation) dengan jenis Build and Transfer (BT). Tahapan yang dilalui di dalam kemitraan berjalan optimal tanpa adanya kendala yang berarti. Namun demikian, dari kegiatan kemitraan itu terdapat ketidakseimbangan hasil yang seharusnya di dalam kemitraan mengutamakan prinsip saling menguntungkan dan tidak saling mendominasi maupun mengeksploitasi. Hal tersebut dapat dilihat pada hasil proyek pengadaan Merbabu Family Park Pemerintah Kota Malang mendapakan keuntungan inventaris taman dan penghematan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Dapat disimpulkan bahwa kemitraan antara Pemerintah Kota Malang dan PT. Beiersdorf di dalam pengadaan Merbabu Family Park termasuk dalam kategori kontrak bangun dengan jenis kontrak bangun alih milik. Jenis kontrak tersebut merupakan kerja sama pihak swasta dengan pemerintah dan yang bertanggung jawab membiayai serta membangun proyek adalah pihak dari swasta dan pasca pembangunan seluruh inventaris diserahkan kepada pemerintah. Di dalam tahapan kemitraan merupakan esensi dari kebijakan-kebijakan pemerintah dalam proyek pengadaan Merbabu Family Park. Namun demikian, bentuk dan tahapan di dalam kemitraan yang terjalin antara pemerintah dengan swasta masih belum menekankan prinsip kemitraan yang setara dikarenakan adanya dominasi kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Peraturan pemerintah pusat mengikat swasta dari undang-undangnya yang mengatur swasta untuk memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap ekonomi, sosial dan lingkungan. Di dalam Perda terdapat adanya kebijakan mengenai program pemerintah terkait lingkungan sehingga secara tidak langsung swasta memiliki kewajiban mengimplementasikan kebijakan pemerintah pusat untuk berkontribusi memperhatikan keseimbangan lingkungan. Prinsip kemitraan yang tidak setara tersebut akan berdampak pada peningkatan fungsi lahan terbuka di Kota Malang. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kota Malang dapat mengatur dan mengikat melalui kebijakan-kebijakannya.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: CKO Repository
Date Deposited: 23 Mar 2016 04:42
Last Modified: 23 Mar 2016 04:42
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/21776

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo