UMM Institutional Repository

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA (MDK) ( Studi di Unit Pelaksana Teknis BKBPM Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)

RAHMATTULLAH, (2015) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ELECTRONIC GOVERNMENT DALAM PEMUTAKHIRAN DATA KELUARGA (MDK) ( Studi di Unit Pelaksana Teknis BKBPM Kecamatan Kedungkandang Kota Malang). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-rahmattull-39219-1-pendahul-n.pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-rahmattull-39219-2-babi.pdf

Download (83kB) | Preview

Abstract

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dalam pemerintahan atau yang lazim disebut dengan electronic government, meliputi pengumpulan data, pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen, proses kerja dan transaksi secara elektronis. salah satu aplikasi yang dikelola adalah Aplikasi Pemutakhiran Data Keluarga (MDK). Aplikasi MDK memiliki 2 fungsi pendataan, yaitu pencatatan (record) dan pelaporan (report). Pemutahiran Data Keluaraga (MDK) di Upt Kec.Kedungkandang BKBPM Kota malang belum berjalaln sesuai target yang di harapkan. Pemutakhiran data keluarga yang diharapkan untuk menjadi data dasar perhitungan perkembangan kualitas hidup manusia dikecamatan kedungkandang ini masih tergolong belum berjalan dengan baik. Mengingat adanya beberapa factor yang menghambat terhadap proses pengimputan form MDK kedalam format online seperti tidak adanya sarana yang memadai untuk menunjang proses penginputan. Metode penelitian penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Sugiono (2007) pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2014 di Upt BKBPM Kecamatan Kedungkandang dan di beberapa kelurahan kecamatan kedungkandang Kota Malang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala bagian PKK ( bagian MDK ) BKBPM Kota Malang, Kepala Upt BKBPM Kecamatan Kedungkandang Kota Malang, PLKB ( petugas lapangan keluarga berencana) di beberapa kelurahan Kecamatan Kedungkandang. Sedangkan untuk menarik kesimpulan, maka teknik analisis data menggunakan beberapa tahap diantaranya reduksi data, display data, dan pengambilan keputusan. Pelaksanaan Pemutakhiran data Keluarga berdasarkan pada Undang-Undang No.52 tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera. Sejalan dengan pencapaian salah satu sasaran dari Grand Strategi Program KB Nasional yaitu menyediakan data dan informasi keluarga berbasis data mikro yang up-to-date untuk pengelolaan program KB Nasional. Pemerintah BKBPM Kota Malang telah menjalankan proses Pemutakhiran Data Keluarga (MDK) sesuai dengan Standart KB Nasional, Data yang dimasukkan dari MDK akan menjadi database BKKBN Nasional. Dan akan dilakukan pengolahan data untuk mendapatkan hasil yang diinginkan seperti penyajian laporan. Maka Pengguna dapat mengakses data maupun informasi hasil pengolahan di database pusat/provinsi, baik aplikasi melalui MDK client maupun MDK web. Namun masih ada kendala yang di alami oleh BKBPM Kota Malang yaitu : 1) SDM yang minim pengetahuan tentang MDK yang membuat Kegiatan Penginputan data terhambat, kemudian yang ke 2) Masalah fasilitas pendukung yang kurang memadai juga menjadi salah satu factor penghambat dalam pemutakhiran data keluarga di BKBPM Kota Malang, kemudian yang ke 3) adalah masalah kurangnya anggaran yang membuat proses penginputan data menjadi terhambat. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Keluaraga dalam kebijakan penerapan e-Government melalui Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat sesuai dengan program KB Nasional, namun belum Terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan karena ada beberapa hal yang di alami oleh Upt BKBPM Kota Malang sehingga memperlambat kinerja dalam melakukan Pemutakhiran Data keluarga. maka perlu adanya control yang ketat oleh pihak yang mempunyai kewenangan untuk menjaga akuntabilitas dari tanggung jawab yang diemban oleh PLKB dan pihak yang terkait dalam proses pendataan, serta perlu adanya upaya yang persuasive yang dilakukan oleh pihak yang diatas untuk menjaga motivasi disiplin kerja tim pelaksana agar proses implementasi kebijakan Electronic Government bisa diwujudkan

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: J Political Science > JS Local government Municipal government
Divisions: Faculty of Social and Political Science > Department of Government Sience (65201)
Depositing User: CKO Repository
Date Deposited: 23 Mar 2016 04:16
Last Modified: 23 Mar 2016 04:16
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/21755

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo