UMM Institutional Repository

PENGATURAN ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 PASAL 28 A, 28 B (2), 28 G, 28 H (1) dan 34 (3)

Rahma, Ria Cahya Kurnia (2015) PENGATURAN ABORSI AKIBAT PERKOSAAN DALAM PP NO. 61 TAHUN 2014 TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA 1945 PASAL 28 A, 28 B (2), 28 G, 28 H (1) dan 34 (3). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-riacahyaku-40558-1-pendahul-n.pdf

Download (434kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-riacahyaku-40558-2-babi.pdf

Download (183kB) | Preview

Abstract

Pengesahan PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, menimbulkan pertentangan di masyarakat, dikarenakan pada bab IV PP ini diataur pengecualian larangan aborsi pada korban pekosaan. Aborsi pada korban perkosaan sebenarnya telah diatur pada UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan dibuat turunananya pada PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ini, dengan lebih rinci dan jelas. Masing-masing pihak yang setuju dan tidak setuju,mengatasnamakan HAM untuk membela pendapat mereka masing-masing, hal itu dikarenakan HAM sangat penting bahkan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Berdasarkan hal itulah maka penulis meninjau isi dari PP No 61 Tahun 2014 yang merupakan turuanan dari UU No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya pasal 28 A, 28 B (2), 28 G, 28 H (1) dan 34 (3), dengan tujuan :1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan aborsi akibat perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ditinjau dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A, 28 B (2), 28 G, 28 H (1) dan 34 (3). 2. Untuk mengetahui dan memahami upaya pengaturan aborsi akibat perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi agar dapat berjalan dengan efektif dan dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A, 28 B (2), 28 G, 28 H (1) dan 34 (3). Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa : 1). ditinjau dari hak hidup janin, seperti yang tertuang pada 28 A dan Pasal 28 B (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, disebutkan syarat melakukan aborsi pada saat kehamilan berusia tidak lebih dari 40 hari/ 6 Minggu, dikarenakan janin belum memiliki nyawa,untuk kemanfaatan hukum maka hak ibu yang telah sempurna harus didahulukan .Perempuan hamil juga diberi hak untuk dapat melanjutkan kehamilannya atau mengugurkan kandungannya dengan diberikan pelayanan kesehatan yang baik, sehingga hak fundamental dari perempuan hamil akibat perkosaan yang tertuang pada pasal 28 G, 28 H (1) dan 34 (3) dapat terpenuhi. 2). Terdapat rumusan yang terlalu umum pada pasal 34 PP No 61 Tahun 2014 Tentang kesehatan Reproduksi, seharusnya pihak kepolisian ikut terlibat dari proses visum hingga aborsi dan diatur secara tegas dalam suatu peraturan, dikarenakan bila tidak diatur secara tegas berpotensi untuk disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
L Education > L Education (General)
Divisions: Faculty of Teacher Training and Education > Department of Pancasila and Civics Education (87205)
Depositing User: CKO Repository
Date Deposited: 21 Mar 2016 03:01
Last Modified: 21 Mar 2016 03:01
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/21045

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo