UMM Institutional Repository

STUDI KOMPARATIF TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BAMUI DAN BANI

Saidah, Ani (2005) STUDI KOMPARATIF TENTANG PROSEDUR PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BAMUI DAN BANI. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2005-anisaidah9-2943-Pendahul-n.pdf

Download (42kB) | Preview

Abstract

BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) adalah salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia, dimana pendirinya diprakarsai oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia). Kehadiran BAMUI melengkapi perangkat hukum lain sebagai lembaga penyelesaian sengketa bisnis yang bersifat nasional yang sudah lahir sebelumnya, yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) yang keberadaanya diprakarsai oleh KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia). BAMUI dan BANI merupakan upaya penyelesaian sengketa non litigasi yang sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis, karena apabila sengketa bisnis terlambat diselesaikan, mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi yang tidak efisien, produktifitas menurun, sehingga dunia bisnis dapat mengalami kemunduran. BAMUI dan BANI merupakan sarana penyelesaian sengketa yang paling efektif dan efisien karena mempunyai system penyelesaian sengketa yang cepat, biaya murah, dan dapat dihindarinya publisitas untuk menjaga kredibilitas. Dalam Undang-Undang No.30 tahun 1999 pasal (5) dijelaskan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Sebaliknya sengketa yang tidak dapat diselesaikan oleh lembaga arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengangkat suatu judul Studi Komparatif tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa melalui BAMUI dan BANI. Sedang tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah: 1. Untuk mengetahui perbandingan sistem dan prosedur penyelesaian sengketa antara BAMUI dan BANI. 2. Untuk mengetahui dimana kekuatan hukum putusan BAMUI dan BANI. 3. Untuk mengetahui dan mencari letak kelemahan dan kelebihan arbitrase menurut hukum Islam dan hukum positif(BAMUI dan BANI) Adapun metodologi yang penulis gunakan ada tiga macam, yaitu pertama pendekatan masalah yang berbentuk yuridis normatif, yang kedua yaitu sumber data dan analisa data yang meliputi data sekunder, penulis menggunakan studi pustaka (library research) dan data hukum primer diantaranya dari bahan-bahan hukum yang mengikat, yaitu UU no 30 th 1999 tentang Arbitrase, HIR, RV, dan peraturan hukum lainnya. Dan yang terahir adalah tehnik analisa data yang menggunakan analisa data deskriptif kualitatif. Prosedur penyelesaian sengketa BAMUI terdapat dalam peraturan prosedur BAMUI dan prosedur sengketa BANI terdapat dalam peraturan prosedur BANI, mulai dari pengajuan permohonan sampai pengambilan dan pembatalan putusan hampir sama, tetapi ada sedikit perbedaan masalah tenggang waktu dalam hal penetapan putusan tidak dapat diterimanya suatu permohonan dalam BAMUI disampaikan kepada pihak yang bersangkutan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penetapan dan pada BANI dalam jangka waktu 30 hari Putusan BAMUI dan BANI bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak (binding opinion), bersifat final artinya putusan arbitrase merupakan putusan final (akhir) dan karenanya tidak dapat diajukan banding dan kasasi. Mempunyai kekuatan tetap maksudnya putusan dalam arbitrase mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan Pengadilan Negeri. Kelemahan dari lembaga arbitrase dalam hal ini BAMUI dan BANI adalah sengketa yang diselesaikan tersedia baik terhadap perusahaan-perusahaan bonafit meskipun kelebihan-kelebihan dalam arbitrase tidak mutlak, namun satu-satunya kelebihan dalam arbitrase adalah sifat konfidensial, karena putusannya tidak dipublikasikan dan pada BAMUI, penulis menemukan kelebihan-kelebihan yang tidak ditemukan pada arbitrase-arbitrase lainnya diantaranya dalam prosedru BAMUI mengatur kemungkinan berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dan penghasilan tetap ataupun honorarium anggota dewan pembina, dewan pengurus maupun arbiter wajib diserahkan sekurang-kurangnya sepuluh persen kepada BAMUI sebagai zakat infaq dan atau shadaqah Pada akhir penulisan skripsi ini ada saran yang dapat dijadikan pertimbangan. Berhubung keberadaan BAMUI dan BANI sebagai lembaga swasta yang terpisah dari lembaga litigasi dimana kualitas putusannya terkadang kurang produktif dibanding dengan Pengadilan Negeri untuk itu perlu kiranya BAMUI dan BANI menjadi bagian integral dari Pengadilan Negeri. Karena terdapatnya berbagai masalah yang belum diatur dengan baik dan proporsional dalam undang-undang no.30 tahun 1999 sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam praktek penyelesaian sengketa melalui arbitrase, untuk itu diperlukan pengkajian perbaikan dan penyempurnaan dalam undang-undang tersebut demi kredibilitas proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Twinning Program
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 18 Feb 2016 03:54
Last Modified: 18 Feb 2016 03:54
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/20347

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo