UMM Institutional Repository

DONOR ANGGOTA BADAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA

PURNANINGRUM, ARTI (2005) DONOR ANGGOTA BADAN DALAM PERSPEKTIF SYARIAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2005-artipurnan-2944-Pendahul-n.pdf

Download (48kB) | Preview

Abstract

Problematika kedokteran semakin komplek, apalagi jika dihadapkan pada hukum Islam, harus mempertimbangkan secara mendalam sebelum melakukan tindakan medis. Pendonoran anggota badan merupakan anak kandung dari kemajuan teknologi di bidang pencangkokkan anggota badan yang merupakan rangkaian kegiatan kedokteran untuk memindahkan anggota badan dari manusia yang hidup atau manusia yang mati, kemudian untuk dicangkokkan pada orang lain. Diantara masalah transplantasi yang banyak menimbulkan problem dalam hukum Islam ialah masalah ‘Donor’ terutama yang menyangkut ‘Cadaver Donor’. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan modern dan teknologi yang semakin canggih, pendonoran mungkin akan dilakukan pada organ mulai dari kaki dan telapaknya sampai kepalanya, termasuk pula organ tubuh bagian dalam seperti alat-alat reproduksi. Namun, apa yang bisa dicapai oleh teknologi belum tentu dapat diterima oleh agama dan hukum yang berlaku di masyarakat. Berangkat dari hal itu, penulis mengkaji tugas akhir ini dengan judul donor anggota badan dalam perspektif syari’ah dan hukum positif di Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai berikut, bagaimana hukum donor anggota badan menurut syari’ah dan bagaimana hukum donor anggota badan menurut hukum positif di Indonesia. Sedang tujuan yang ingin dicapai penulis adalah: untuk mengetahui bagaimana hukum donor anggota badan menurut syari’ah dan menurut hukum positif di Indonesia. Adapun metode penulisan yang penulis gunakan adalah legal opinion, yang menggunakan metode pendekatan masalah secara yuridis normative, dengan sumber data primer antaranya bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu, al-Qur’an, Hadits, UU No. 23 tahun 1992, PP No. 18 tahun 1981, KUHPidana, KUHperdata, serta peraturan hukum yang lainnya. Sedang teknik penggumpulan data menggunakan studi pustaka, dan menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, hukum pendonoran anggota badan menurut hukum positif dan syari’at pada dasarnya dilarang. Tetapi, pendonoran anggota badan dapat dibolehkan jika hal itu bermanfaat bagi pendonor dan resepien atau tidak meninggalkan pengaruh bahaya apapun bagi keselamatan pendonor dan membawa manfaat bagi kesehatan resepien. Tetapi keselamatan pendonoran harus diperhitungkan dan juga tidak untuk dianiaya dan disakiti. Tubuh manusia yang telah mati menurut syari’ah tetap dianggap sebagai subyek hukum, sedang menurut hukum positif dianggap sebagai obyek hukum Pendonoran dapat dilaksanakan jika ada izin dari pendonor baik dilakukan pada saat masih hidup maupun dengan wasiat bagi donor orang mati dari si mayit sebelum mati atu mendapat izin dari ahli waris/keluarga/walinya. Tentang bolehnya melakukan praktek pendonoran anggota badan menurut ulama syari’ah itu tergantung pada mendalamnya pengetahuan yang disampaikan oleh para ahli kedokteran kepada para ulama tersebut, tentang gambaran secara detail tentang keadaan dan menjelaskan kemungkinan yang terjadi ketika mempraktekkannya. Semua hokum melarang bahkan mengharamkan komersialisasi dalam bidang transplantasi. Menurut hukum positif kita bahwa agar dapat dimintakan tanggung jawab pidana bagi dokter, maka harus dibuktikan adanya kesalahan professional. Mengenai tanggung jawab perdata pada dasarnya hanya untuk kompensasi atau mendapat ganti rugi atas derita yang dialami, disamping untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tanggung jawab perdata dokter maupun rumah sakit atas kerugian pasien pada dasarnya dapat timbul apabila ada gugatan dari si pasien yang merasa dirugikan. Pada akhir penulisan tugas akhir ini, ada beberapa saran sebagai pertimbangan seorang dokter sebelum melakukan praktek pendonoran anggota badan dan seorang dokter diharapkan tetap berpatokan pada kode etik profesinya dan juga pada kaidah syariah.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Twinning Program
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 18 Feb 2016 03:52
Last Modified: 18 Feb 2016 03:52
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/20346

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo