UMM Institutional Repository

TINJAUAN YURIDIS - SOSIOLOGIS LEGALISASI PERATURAN DESA TANPA KEBERADAAN BADAN PERWAKILAN DESA(Studi Kasus di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)

NOVIANDARI, RICA (2005) TINJAUAN YURIDIS - SOSIOLOGIS LEGALISASI PERATURAN DESA TANPA KEBERADAAN BADAN PERWAKILAN DESA(Studi Kasus di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar). Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-s1-2005-ricanovian-4675-pendahul-n.pdf

Download (193kB) | Preview

Abstract

Obyek dari penulisan hukum ini adalah mengenai legalisasi Peraturan Desa tanpa keberadaan Badan Perwakilan Desa yang terjadi di Desa Slemanan Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar yang mana Peraturan Desa dibuat dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat tanpa melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu pasal 7(2c) Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan pasal 209 Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan dari penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui mengapa Badan Perwakilan Desa yang merupakan lembaga legislatif Desa Slemanan belum terbentuk sehingga dipertanyakan legalisasi atas Peraturan desa Yang telah terbentuk, bagaimana proses legislasi di desa tersebut dan seberapa jauh sikap dari Pemerintah Daerah Blitar dalam menangani hal tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat fenomena yang ada di Desa Slemanan kemudian dibahas dan dianalisis dengan peraturan yang berlaku yaitu Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Faktor penyebab dari permasalahan yang ada di Desa Slemanan adalah adanya rasa takut dan keengganan dari masyarakat Desa Slemanan atas munculnya suatu lembaga baru yang dianggap akan menimbulkan konflik kekuasaan sehingga mengganggu jalannya roda pemerintahan dan ketentraman di masyarakat yang selama ini mereka rasakan, kurangnya pemahaman masyarakat desa akan arti penting adanya sebuah lembaga legislatif desa dan lambatnya tindakan dari Pemerintah Daerah Blitar dalam menindaklanjuti permasalahan di Desa Slemanan. Peraturan Desa merupakan bagian dari Tata urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia harus disusun dengan proses yang tepat dan oleh lembaga yang berwenang sebagaimana diatur dalam Undang- undang. Pemerintah Desa tidak bisa menjadikan kondisi di masyarakat sebagai alasan tidak dilaksanakannya sebuah aturan hukum. Karena sebuah peraturan hukum muncul adalah untuk menjamin ketertiban dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Sehingga bisa disimpulkan bahwa segala bentuk Peraturan Desa Slemanan yang ada adalah tidak memiliki legalisasi karena proses penyusunan dan pembentukan tidak sesuai dengan peraturan yang ada diatasnya yaitu Undang-undang No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Faculty of Law > Department of Law
Depositing User: Fitriana Kasiani
Date Deposited: 17 Dec 2015 03:52
Last Modified: 21 Dec 2015 02:22
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/19985

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo